Alexius Tantrajaya SH.MH : Putusan Hakim Marper Pandiangan SH Dari PN Jakpus Harus Batal Demi hukum.

Pengacara Alexius Tantrajaya SH.MH

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID.Pengacara Alexius Tantrajaya SH.MH mengatakan bahwa putusan atau vonis yang dilakukan majelis hakim yang diketuai  Marper Pandiangan SH dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap warga negara asing (WNA) Tiongkok bernama Chen Zhaopeng (60)  yang tidak bisa berbahasa Indonesia namun  tidak didampingi  penterjemah  merupakan  pelanggaran terhadap KUHAP dan harus batal demi hukum.

Sesuai Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 177 (1) KUHAP, menyebutkan,  bila terdakwa orang asing dan tidak mengerti/bisa berbahasa Indonesia maka hakim dari sejak awal harus perintahkan JPU agar terdakwa didampingi penterjemah tersumpah" katanya kepada BERITAONE.CO.ID saat dimintai pendapatnya 10/2/2025.

Selanjutnya pengacara yang sudah malang melintang didunia hukum alias  senior tersebut, menambahkan, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara  WNA ini tanpa  ada penterjemahnya , merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana (KUHAP).

"Akibatnya, putusan hakim Marper Pandiangan tersebut terhadap WNA tiongkok  itu menjadi cacat hukum dan batal demi hukum" , katanya secara tegas kepada wartawan.

Terdakwa Chen dihadapan hakim saat fonis.

Pada Kamis (5/2/2025) hakim Marper Pandiangan tersebut memvonis WNA Tingkok  bernama Chen Zhaopeng yang tidak bisa/mengerti bahasa Indonesia dihukum selama satu tahun dua bulan dengan denda Rp 30 juta subsider 1 bulan serta didiportasi setelah menjalani hukuman  karena terbukti melanggar UU Keimigrasian.

Usai  membacakan putusan, hakim malah memerintahkan terdakwa dua Jennefer (pacarnya Chen/terdakwa I) untuk menjelaskan amar putusan yang baru saja  diucapkan hakim tersebut, yang seharusnya tugas penterjemah.

Bersamaan dengan itu  dua terdakwa lainnya Jennefer Anastasia dan Susanti Sugiri  yang  disidang secara bersama sama   juga dihukum masing masing 1 tahun 2 bulan denda Rp 30 juta subsider satu bulan kurungan. 

Sebelumnya ketiga terdakwa tersebut dituntut masing masing 1 tahun dan 6 bulan denda masing masing Rp 30 juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Tri Yanti Merlin SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan  pada 7 Afustus lalu  mereka terdakwa menggunakan surat surat palsu berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semuanya palsu yang digunakan untuk membuat paspor atas nama terdakwa Chen di kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Karena  surat surat persyaratan membuat pasprot seperti KTP, KK, dan  Akta Kelahiran atas nama Chen semuanya palsu , maka mereka diamankan petugas dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar UU Keimigrasian.

Terkait  mereka menggunakan Akta Akta palsu seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, mereka tidak kenakan Pasal pemalsuan  dalam surat dakwaan. Padahal dalam uraian surat dakwaan mereka memberikan keterangan dan memalsukan surat surat.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Kasi Pidana Umum Kejari Jakarat Pusat  Fatah Chotib Udin SH melalui WA, yang bersangkutan tidak mau menjawab meski hingga beberapa hari lamanya WA konfirmasi itu dikirim. (SUR).