Mahkamah Agung RI Adakan MoU Dengan Pemerintah Brazilia.

MoU Pemerintah Indonesia dan Brzilia

JAKARTA,BERITAONE.CO.ID--Pemerintah Indonesia dan Brazilia melalui  Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH, MH, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan National High Court of Brazil (Superior Tribunal de Justiça – STJ) pada Rabu, (28/8/2024).

Di hadapan President Maria Thereza De Assis Moura dan Presiden Terpilih Antonio Herman Benjamin  Nota Kesepahaman ditandatangani yang   merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pimpinan MA RI dan Justice Antonio Herman Benjamin pada Juli 2024. 

Dalam pertemuan tersebut, Benjamin mengundang Ketua Mahkamah Agung RI dan delegasi untuk menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden STJ serta membahas kemungkinan kerjasama lebih lanjut antara kedua pengadilan.

Terkait nota kesepahaman ini meliputi; 

1. Pertukaran informasi dan data teknis.

2. Konsultasi rutin mengenai akses keadilan, organisasi peradilan, dan praktik hukum.

3. Komunikasi langsung untuk memperkuat kerja sama.

4. Penyelenggaraan konferensi, seminar, dan pertemuan teknis.

5. Program pertukaran hakim dan staf.

6. Kerja sama dalam sengketa yurisprudensi.

7. Pertukaran informasi mengenai teknologi baru dan kecerdasan buatan.

Delegasi MA RI juga mengunjungi tiga badan peradilan tinggi Brazil: STJ, Mahkamah Agung Militer Brazil (STM), dan Mahkamah Agung Tenaga Kerja Brazil (TST). Diskusi meliputi berbagai topik, termasuk struktur organisasi, inovasi teknologi, dan sistem preseden di STJ.

Pada kesempatan itu  delegasi juga menghadiri pelantikan Antonio Herman Benjamin sebagai Ketua STJ pada 22 Agustus 2024 dan berpartisipasi dalam Simposium Internasional Perubahan Iklim, Air, dan Hutan di Itamaraty Palace pada 23 Agustus 2024. Dalam simposium tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI membagikan pengalaman Indonesia dalam perlindungan hukum lingkungan.

Dimasa yang akan datang Ketua MA RI berharap dapat mengundang pimpinan STJ Brazil untuk kunjungan kerja ke Indonesia sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman tersebut. 

Sementara itu  Presiden Antonio Herman Benjamin menganggap kerjasama dengan MA RI sebagai prioritas dan merencanakan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan hakim pada Oktober 2024, katanya. (SUR)