Presiden Joko Widodo Tinjau Proyek Normalisasi Kali Ciliwung.

Teks foto :  Presiden dan rombongan.

Jakarta,BERITA-ONE.COM-PresidenRI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung, di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/02/2023) pagi.

Dalam keterangan persnya, Presiden menyampaikan setelah terhenti cukup lama, normalisasi Kali Ciliwung akan kembali dilanjutkan. Saat ini, lanjutnya, ada beberapa titik yang pembebasan lahannya sudah dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat segera dimulai pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya oleh Kementerian PU,” ujarnya.

Kepala Negara menjelaskan, sampai saat ini pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung hanya menyisakan 17 kilometer. 

“Ya, ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilometer, kira-kira,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi menargetkan normalisasi ini dapat selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2024.

“Saya berikan target tadi, dalam dua tahun artinya akhir 2024, yang 17 kilometer itu insya Allah selesai sehingga normalisasi sungai Ciliwung betul-betul rampung,” ujarnya.

Presiden berharap, dengan normalisasi Kali Ciliwung dan adanya Bendungan Ciawi serta Bendungan Sukamahi di hulu, akan dapat mengurangi debit banjir yang terjadi di Jakarta. 

“Ini akan mengurangi, sangat mengurangi, yang namanya banjir karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi,” ucapnya.

Menutup keterangannya, Kepala Negara mengungkapkan, selain Kali Ciliwung masih terdapat 12 sungai di  Jakarta yang perlu dinormalisasi guna mengurangi risiko banjir Jakarta.

“Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta, yang juga itu memerlukan normalisasi,” pungkasnya.

Humas Seskab  mmengattakan turut dampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (SUR).