Para Terdakwa Kasus Minyak Goreng Dihukum Ringan, DR Maqdir Ismail SH.MH: Mustinya Hakim Berani Membebaskan Terdakwa.

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Kalau saya melihat  dalam  pertimbangan  seorang  hakim anggota yang melakukan  Dissenting Opinion (beda pendapat) , adalah yang benar.  Artinya  begini; ketika  kita bicara mengenai  kerugian keuangan negera, itukan tidak ada yang membuktikan bahwa kerugian keuangan negara itu betul ada.

Hal ini disampaikan DR Maqdir Ismail SH.MH selaku kuasa hukum Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (LCW)   usai vonis para terdakwa minyak goreng atau crude palm oil  ( CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu (4/1/2023)

Pengacara kondang itu menambahkan, keterangan saksi dari Ke kementerian Sosial menerangkan dengan tegas mengatakan,  bantuan langsung  tunai ( BLT) itu memang sudah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya dan itu memang kewajiban   pemerintah dalam arti Kementrian Sosial. Mustinya, dari sisi itu bisa membebaskan terdakwa kalau hakimnya berani.

" Kemudian yang kedua tetang kerugian perekonomian negara, ahli sudah dihadirkan  oleh Jaksa ataupun penasehat hukum, tidak satupun yang mengatakan ada kerugian keuangan negara", tambah Maqdir Ismail.

Kalau kita mengacu pada putusan Makamah Konstitusi (MK)  tentang kerugian negera itu harus nyata dan  pasti, maka keterangan yang disampaikan dalam pertimbangan hakim tidak menunjukan adanya kepastian.

Maqdir Ismail melanjutkan, " Kalau kita ingat keterangan ahli Rimawan dalam BAP-nya mengatakan, kerugian perekonomian negara semula sampai Rp 12 triliun, tapi dalam persidangan tinggal Rp 10 triliun.  Ini berarti tidak ada kepastian hukum mengenai kerugian keuangan perekonomian negara" , tambahnya.

Sehingga, hakim harus berani membebaskan  terdakwa, apalagi hakim dalam pertimbangan hukumnya  mengatakan, tindakan para terdakwa ini membantu Menteri, terutama LCW,  yang kala itu minyak goreng sedang langka.

Sebelumnya Ketua Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta  Liliek Risbawono Adi SH yang memeriksa dan memutus para terdakwa kasus fasilitas eksport crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit  mentah dan turunannya dari Januari 2020 sampai  Maret 2022 jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa; yaitu dari 1 tahun -3 tahun . Padahal sebelumnya mereka dituntut hukuman antara 7 tahun sampai 12 tahun.

Mereka yang dijatuhi hukuman itu terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, Terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor, Terdakwa Stanley Ma, dan Terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (LCW).

Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana dihukum  selama 3 tahun denda sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda terhadap sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Selanjutnya terdakwa Pierre Togar Sitanggang dipidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan  denda  sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa Stanley Ma dipidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (LCW) dipidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama  dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan  denda  sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Masing masing terdakwa diwajibkan membayar ongkos perkara sebesar Rp 5 lima ribu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan tersebut  menyatakan banding tidak tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama kerugian yang diderita masyarakat dan negara sangat besar.

Para terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidan korupsi. (SUR).