DPRD Lahat Sepakati Bersama Reperda Inisiatif 2023

LAHAT,BERITA-ONE.COM - Rapat Paripurna lV dalam rangka penutupan membahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2023, bertempat di Gedung DPRD Lahat, Selasa (6/12/2022).

Tampak hadir Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto SE.MM, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST, Wakil Ketua l Gaharu.SE.MM,Wakil Ketua ll Sri Marhaeni Wulansih.SH, para Anggota Dewan,Sekda Lahat Chandra SH.MM, Sekwan, jajaran OPD  serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kab.Lahat Fitrizal Homizi.ST selaku pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna lV dalam rangka penutupan membahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2023. 

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna lV dalam rangka membahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lahat secara resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya Kepada juru bicara Pansus l, ll, dan lll dipersilahkan menyampaikan hasil pembahasannya", ujarnya.

Sementara Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Lahat, sebelumnya ia memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, atas peran dan kemitraan selama ini sebagai wujud kolaborasi yang baik sehingga berbagai agenda Pemerintah Kabupaten Lahat dapat berjalan dengan lancar dalam upaya membawa Kabupaten Lahat makin Bercahaya." sampainya

Adapun Raperda Inisiatif DPRD yang telah dibahas bersama sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna meliputi, Rancangan Perda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Kepariwisataan, Rancangan Perda tentang Cagar Budaya dan Rancangan Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren. Berdasarkan hasil pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lahat, Pemerintah Daerah Lahat menyatakan menyetujui Raperda tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan rencana pembangunan daerah dan kebijakan nasional." terang Haryanto (Tahrim)