Dugaan Adanya Praktek KKN Di Dinas PUPR Ogan Ilir : Ormas GPK Sumsel Berdemo Di Depan Gedung KPK Pusat..!!

OGAN ILIR--BERITA ONE.COM Dugaan adanya Pratek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  di kabupaten Ogan Ilir, provinsi Sumatera Selatan, Organisasi Massa Gerakak Pemuda Kerakyatan (GPK),  gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Jakarta, pada. Kamis (10/2/2022).

Dalam orasinya ormas GPK  mendesak supaya KPK segera usut tuntas dugaan adanya pratek KKN yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, terkait adanya kekurangan volume di sembilan titik lokasi pembangun peningkatan jalan yang ada wilayah kabupaten Ogan Ilir. 

Menurut Koordinator aksi, Yayan Joker, aksi massa yang dilakukannya di depan gedung KPK tersebut, ialah sebagai aksi kontrol sosial sebagai Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. 

Aksi Massa yang Kita lakukan ini, murni menjalankan fungsi kontrol sosial kemasyarakatan, apa yang Kita orasikan merupakan hasil investigasi temuan tim Kita dilapangan, bukan hanya sekedar isu, apa yang kita orasikan lengkap berdasarkan fakta-faktanya, dari itu Kami di aksi ini meminta KPK untuk segera melakukan pengusutan terhadap apa yang Kita orasikan " Terang Yayan Joker kepada awak media ini

Lebih lanjut, dalam aksi massa tersebut Yayan Joker menerangkan , Kami melakukan aksi massa  ini, bukan hanya sekedar menyapaikan orasi, namun juga menyerahkan sejumlah berkas dokumen tertulis dugaan adanya pratek KKN yang terjadi dibeberapa Dinas yang ada di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Ogan. 

Dalam aksi Massa kali ini, Kita bukan hanya sekedar berorasi, meminta KPK mengusut tuntas dugaan KKN di Dinas PUPR, namun dalam aksi ini Kami juga menyerahkan sejumlah berkas dokumen laporan tertulis, terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran yang ada di beberapa Dinas di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, di antaranya ialah : Bapenda, RSUD, Dinas Kesehatan,  dan lain-lain, yang di tujukan langsung ke Ketua KPK RI Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M. Si. " Terang Yayan Joker, koordinasi aksi

Selain berorasi meminta KPK RI untuk mengusut tuntas adanya dugaan KKN di Dinas PUPR Ogan Ilir,  aksi massa yang dilakukan Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) tersebut, patut diduga disebabkan karena banyaknya para pejabat yang tertangkap tangan atau OTT oleh KPK, baik itu Bupati, Walikota, Gebernur, dan lain-lain, yang terjadi belum lama ini. 

Aksi Massa tersebut, berlangsung dengan mematuhi penerapan aturan protokol kesehat (Prokes) covid-19, dengan estimasi Massa 10 Orang. (zaki)