Pembobol Bank BRI Dituntut Hukuman 16 Tahun Penjara.

Teks foto: Terdakwa pembobol BRI Yasmina Yulie Fatihah

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Jaksa Penuntut Umum (JPU) R Pandu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat , menuntut hukuman 16 tahun penjara terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Jasmina Asri Kreasi ( JAK)  Jasmina Julie Fatima selama 16 tahun penjara dipengadilan Tipikor Jakarta Selasa 9/11/2021.

Pengusaha yang bergerak  dibidang "kupu kupu malam" ini  oleh  JPU dinyatakan  terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit tanpa agunan Briguna di Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang  Jakarta Pusat sebesar Rp95,4 miliar.

Tuntutan hukum  Jasmina  lebih berat dari terdakwa lainnya sebab dia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp57 miliar lebih, lantaran menggunakan identitas karyawan "bodong" PT. JAK.

Sedangkan empat orang  terdakwa lainnya yakni Annatasia Rany Nur, Max Julisar Indra, Shinta Dewi Kusumawardhany dan Sunarya alias Rian juga dituntut hukuman pidana namun  bervariasi.

Bagian keuangan PT. JAK Annatasia Rany Nur, Jaksa menuntut hukuman penjara selama 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti Rp1,544 miliar subsidair pidana 4 tahun kurungan raga.

Terdakwa Max Julisar selaku Komisaris PT. JAK dituntut 12 tahun penjara membayar denda Rp750 juta subsider 6 bulan serta harus membayar uang pengganti Rp22,09 miliar subsidair pidana 6 tahun.

Sedangkan  mantan karyawan BRI yakni lainnya,  terdakwa Shinta, Jaksa meminta agar dihukum selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp5,6 miliar, subsidair 6 tahun.

Dan terdakwa Sunarya alias Rian, Jaksa juga meminta Majelis Hakim agar mempidana selama 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp7,90 miliar subsidair 5 tahun.

Kata Jaksa, dihadapan majelis hakim yang diketuai Fahsal Hendri SH kelima terdakwa terbukti melanggar dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jou Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999, tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dan yang memberatkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ada mengembalikan kerugian negara serta memperkaya diri sendiri. (SUR).