Berantas Ilegal Drilling di Muba, Satgas Gabungan Temukan 1000 Lebih Sumur Minyak Mentah

PALEMBANG, BERITA-ONE.COM -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel bersama TNI dan instansi terkait melakukan operasi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan minyak ilegal atau ilegal drilling di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam operasi tim gabungan menutup 1000 lebih titik sumur minyak ilegal dan enam pelaku penambangan turut diamankan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto mengatakan Satgas gabungan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan minyak ilegal atau ilegal drilling di wilayah Musi Banyuasin. Satgas gabungan menemukan kurang lebih 1000 titik sumur yang ditambang masyarakat.

Satgas gabungan tidak akan berhenti sampai disini karena adanya potensi lain terkait pelaku-pelaku penambang lainnya.

Dalam menegakan hukum kami mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tidak akan berhenti sampai di enam pelaku ini saja, bahkan jumlah sumur pun akan diprediksikan akan bertambah untuk itu kita harus mengupas tuntas kasus ini," katanya didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhany ,Kasubbid Mulmed Kompol Sukarminto,SH MH dan Kasubdit IV Rahmat Sihotang Kamis (7/10/2021).

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal drilling ini sangat luar biasa terhadap lingkungan seperti kekeringan hingga kebakaran hutan akibat "Mencegah ilegal drilling ini bukan hanya kewenangan polisi saja. Tapi harus didukung seluruh lapisan masyarakat dan harus disikapi bersama,"ucapnya.

Untuk memutuskan mata rantai pelaku ilegal drilling ini, mantan Kapolda Sumbar akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi penambang minyak ilegal.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah wilayah yang memiliki lokasi terbanyak penghasil minyak di wilayah Sumsel. "Untuk pelaku illegal drilling dapat dilakukan perekrutan ke perusahaan sebagai upaya pembinaan rakyat penambang ilegal," katanya.

Disisi lain, dalam penegakan hukum ataupun sanksi hukum yang tegas tetap berikan baik dari hilir maupun pelaku perorangan illegal drilling hal ini untuk memutus mata rantai penjualan minyak ilegal ini. (RM)