DPRD Kota Prabumulih Soroti Kepemilikan Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan

PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM -Keberhasilan pembangunan rumah untuk Komunitas Petugas Kebersihan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI tahun 2020 di Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tidak terlepas dari konsistensi Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM,  dan bertuju untuk mensejahterahkan Petugas kebersihan di kota Prabumulih.

Anggota DPRD Fraksi PPP Evi Susanti, SE menyoroti status kepemilikan rumah Komunitas Petugas Kebersihan di Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sorotan tersebut berawal dari kicauan di media sosial yang menyebut beberapa rumah untuk komunitas petugas kebersihan itu dimiliki oleh oknum PNS Kota Prabumulih.

Menurutnya program ini murni dari Kementerian PUPR dengan tujuan memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mampu menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). 

Artinya, Subsidi perumahan tidak melulu dinikmati oleh pekerja formal, namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. Nah dengan ini kita meminta kepada Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Perumahan rakyat dan Pemukiman (Perkim) Kota Prabumulih untuk menindak tegas penghuni perumahan komunitas diluar petugas kebersihan"ujarnya.

Informasi adanya dugaan rumah Komunitas ditempati oleh oknum PNS menurut Evi Susanti telah sampai kepada pihaknya. "Jadi kita berharap pihak terkait segera bertindak agar program Kementerian PUPR tepat sasaran. Jangan sampai kedepan program-program pusat yang semestinya turun ke daerah terganjal akibat keselahan kecil" paparnya.

Kemudian lanjut dia, program tersebut khusus untuk komunitas bukan program perumahan untuk pegawai. Jangan sampai petugas kebersihan yang jelas-jelas bekerja membersihkan kota menjadi korban ketamakan oknum PNS.

"Untuk diketahui, data sebanyak 223 rumah tersebut dikhususkan untuk komunitas petugas kebersihan di Kota Prabumulih. Jangan sampai petugas kebersihan yang jelas-jelas bekerja membersihkan kota menjadi korban ketamakan oknum PNS" ujarnya.

Pantauan di lapangan, Kamis (01/04/2021) sebanyak 223 rumah yang baru diresmikan oleh Gubernur Sumsel itu tampak sudah selesai dalam pembangunannya. Sebagian kecil rumah tersebut bahkan sudah ditempati oleh pahlawan Adipura Kota Prabumulih itu meski fasilitas disana masih minim.

Sebut saja sarana penerangan listrik dan air bersih dan WC belum tersedia. Penghuni rumah komintas terpaksa harus memanfaatkan aliran sungai kecil disekitar untuk kebutuhan air bersih dan lampu Teplok atau lilin sebagai penerangan saat malam.  

Menyangkut sebagian rumah disana yang dimiliki oleh oknum PNS diakui oleh salah seorang warga. Rumah tersebut tepat berada di sisi kanan pintu masuk perumahan. Secara rinci warga tersebut tidak menjelaskan siapa nama PNS pemilik rumah berwarna kuning muda itu.

Hanya saja kata dia, rumah tersebut diatasnakamakan oleh isteri dari PNS tersebut. "Isterinya itu bukan berstatus PNS melainkan PHL yang bekerja di Perkim dan memang berkaitan dengan petugas kebersihan termasuk yang mengurusi petugas kebersihan. Yang PNS itu justru suaminya pak" ujar salah satu warga Komunitas yang dimintai keterangan 

Kemudian lanjut dia, di blok lain juga diduga salah satu rumah dikuasai orang lain yang bukan komunitas. Rumah tersebut sudah di keramik luar dalam. Dan belum lama ini lanjut dia, terlihat ada mobil pribadi terparkir di depan rumah saat tukan sedang bekerja memasang keramik rumah.

Secara detail saya kurang tau pasti rumah itu milik siapa karna sejauh ini belum terlihat siapa pemiliknya. Namun yang pasti pemilik mobil itu bukan orang petugas kebersihan"pungkas warga tersebut.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perkim Kota Prabumulih Bhustomi, SE yang dikonfirmasi menyangkut informasi yang viral dimedsos bahwa sebagian rumah dikuasai oleh PNS membantah kabar tersebut. 

Menurutnya sejauh ini dari keseluruhan rumah tidak ada satu rumah pun yang dimiliki oleh oknum PNS. Hanya saja kata dia, kalau PNS yang ditugaskan disana untuk mengurusi warga komunitas memang ada.

Ia sempat viral kemarin di medsos. Tapi itu bisa kita pastikan tidak ada. Bisa di cek. Kan ada SKnya masing. Dan saat ini rumah tersebut murni untuk kepemilikan Komunitas" ujarnya.

Disinggung jika terbukti nantinya ada oknum PNS yang menempati rumah apa sikap yang akan ditempuh oleh Perkim, Bhustomi justru berkelit jika nantinya ada PNS yang menempati rumah berarti PNS tersebut telah memenuhi syarat.(B1)