Jaksa Agung MH Prasetyo : Bukan Masalah Tak Ada Unsur Pimpinan KPK Dari Kejaksan, Tapi Ada 90 Orang Jaksa Di KPK

Teks Foto : Jaksa Agung HM Prasetyo.

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Jaksa Agung HM Prasetyo bersukur setelah pemilihan Calon Pimpinan (Capim)  KPK di Komisi III DRP sudah selesai, walaupun tidak satupun dari lima orang  Capim KPK dari  unsur  Kejaksaaan, Jumat 13 September 2019

“Kita syukuri setelah proses panjang,  DPR menentukan lima orang Pimpinan KPK untuk periode empat tahun mendatang, ” kata Prasetyo,  di Kejaksaan Agung.

Prasetyo berharap dengan terpilihnya Komisioner KPK yang baru kerjasama dengan Kejaksaan dapat lebih ditingkatkan,  dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Nanti, diharapkan ada komisioner baru KPK, tentunya harapan kita dari kejaksaan bisa lebih berbicara untuk upaya kita memberantas korupsi sama-sama sekaligus pencegahan korupsi, ” tukasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal tidak adanya unsur Kejaksaan dalam Pimpikan KPK mendatang, Prasetyo mengatakan,  jaksa yang ditugaskan di KPK cukup banyak. ”

“ Sehingga tidak menjadi masalah  dengan tidak adanya hal tersebut, sebab kita punya 90 orang jaksa lebih yang bertugas di KPK.  Mereka nanti yang akan  bekerja untuk kasus-kasus yang ditangani KPK", katanya.

Dalam seleksi Fit and Proper Test ada satu nama dari 10 orang nama yang diajukan Presiden mengikuti seleksi,  yakini Johanis Tanak. Namun,  dia tidak memperoleh suara sama sekali.

Di bagian lain,  Jaksa Agung  mengatakan,  harapan masyarakat agar KPK juga melakukan pencegahan bersamaan dengan penindakan tentu menjadi masukan sesuai strategi masing-masing institusi.

Kejaksaan sendiri sudah sejak lama lebih menekankan fungsi pencegahan, meskipun tidak menafikan penindakan berjalan seiring penindakan dan pencegahan.

“Jadi tidak harus kita terkesan hanya bersemangat untuk memenjarakan orang,  tetapi bagaimana supaya tidak terjadi kejahatan.”

Padalah,  lanjut Prasetyo penanganan korupsi akan menjadi lebih baik,  jika disertai tindakan pencegahan yang intensif.

“Dengan cara ini diharapkan korupsi bisa semakim lama semakin dikurangi bahkan diharapkan bisa dihilangkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui,dalam pleno Komisi III DPR juga diputuskan berdasarkan musyawarah
Kapolda Sumsel Irjen Pol.  Firli Bahuri  ditunjuk sebagai Ketua KPK Periode 2019 – 2023.

Firli,  Alumnus SMAN 3 Palembang, Lulusan 1982 didampingi  Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango,   Lili Pintauli Siregar,  Alexander Marwata dan Nurul Ghufron. (SUR).