Ruben Didakwa Mengunakan KTP Palsu,Bukan Masalah Penipuan Uang Raja - Raja Nusantara Senilai Rp 23,Triliun

Jakarta,BERITA-ONE.COM.
Isu sebelumnya Ruben Ps Marey S.Sos.MSI (52) akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penipuan terjadap adanya uang Raja Raja Nusantara yang nilainya Rp 23,9 triliun sebagai dana pembangunan di Papua.

Tapi kenyataannya, terdakwa Ruben hanya didakwa memggunakan tanda KTP palsu.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Indah Dessy Pertiwi SH dengan anggota Robert SH dan Desbeneri Sunaga  SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Marly Daniel Olo SH dengan Jaksa pengganti Santoso SH mendakwa bahwa Ruben telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan; yaitu KTP DKI Jakarta dengan alamat Kemayoran Jakarta Pusat.

Menurut JPU, kala itu pada tahun 2012 samapi 2016 terdakwa Ruben bermaksut akan membuka rekening pada Bank  Mandiri Jakarta Kota untuk menampung uang dari luar. Tapi masutnya ditolak karena Ruben KTP-nya keluaran Pakpak, Papua.

Dan kalau buka Rekening di Bank Mandiri Jakarta Kota, disarankan  harus  menggunakan KTP dari DKI Jakarta, kata petugas bank pelat merah tersebut.

Rupanya Ruben tidak kehilangan akal, berusaha untuk tercapainya maksut dan tujuannya maka,  dengan meminta pertolongan salah satu rekannya, dan  dengan biaya Rp 700 ribu, Ruben bisa mendapatkan KTP DKI yang dimaksut dengan alamat jalan Dakota Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Ruben ditangkap polisi  di Jogjakarta saat akan bertemu dengan Raja Solo Raden Pengeran Wirabumi untuk meminta pertolongan agar bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tujuannya minta bantuan Presiden untuk mencairkan dana pembangunan Papua yang sedang diblokir pihak bank, kata Ruben.

Sesampainya di Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan, dari Ruben  didapatkan dua KTP, satu keluaran Papua dan yang satunya keluaran DKI Jakarta. Dengan demikian Ruben disangka mempunyai KTP palsu.

Perbuatan terdakwa oleh Jaksa disebut melanggar
pasal 263 KUHP jo pasal 44 UU NO: 24 tahun 2013 sebagai berubahan dari UU  NO: 40 tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan.

Terhadap dakwaan Jaksa , Ruben melalui kuasa hukumnya  Syamsudin H Abas SH dan Samuel SH dari kantor Hartono Tanuwidjaja & Patner akan menajukan eksepsi pada  persidangan minggu depan.

Seperti diberitakan oleh sejumlah media massa beberapa waktu lalu, tentang  isu adannya uang milik Raja-Raja Nusantara sebesar Rp 23,9  triliun yang tersimpan disejumlan Bank luar negeri. Katanya disimpan  di Bank yang ada di Belanda, Swiss, Singapura dan di Bank Duania.

Uang sebesar itu konon diberikan kepada Ruben untuk membangun Papua, dan ditransfer ke Rekening pribadinya pada tahun 2016. Tapi belakangan diketahui, katanya  uang itu raib  dari rekeningnnya tanpa diketahui sebabnya.

Agar uangnya bisa kembali, Ruben dan komplotannya kian kemari minta bantuan agar uang itu bisa dicairkan,
termasuk  melaporkan hal ini ke Yayasan Ratna Sarumpaet Crisis Center.

Kepada pemilik yayasan mereka cerita panjang lebar tentang kasus ini. Maka Ratna Sarumpaet sebagai ketua  yayasan  dan rombongan,  mengadukan hal ini ke DPR RI, 17 September 2018.  Dan  masih digedung rumah rakyat tersebut, yang bersangkutan mengadakan jumpa pers.

Pada kempatan itu Ranta Sarumpaet  menuding  pemerintah, khususnya  Presiden Jokowi dan Menkeu Srimulyani disebut  segabai pihak yang melakukan pemblokiran dana Rp 23,9 triliun milik seseorang yang bernama Ruben PS Marey. Mulai dari sinilah kasus ini menjadi heboh di kalangan masyarakat.

Rupanya,  Ratna Sarumpaet baru sadar kalau dirinya menjadi korban penipuan beberapa waktu kemudian,  dan melapor ke Polisi.

Dia mengaku  telah memberikan uang Rp 50 juta kepada komplotan ini dengan alasan sebagai dana untuk mengurus pencairan uang  Raja Raja yang dihibahkan kepada Ruben, namun sedang diblokir pemerintah.

Pada 17 Oktober  2018,  Polda Metto Jaya berhasil menangkap komplotan ini setelah memdapatkan penjelasan dari Ratna Sarumpaet. Dan para tersangkanya adalah Ruben, Deden S, HR dan AS. Sedangkan TT masih dalam pengejaran pihak berwajib. Untuk Ruben dan Deden S akan disidang di PN Jakpus sementara  HR dan AS akan disidang di PN Jakarta Timur dalam waktu sekat. (SUR).