Miris PKH Di Muba Diduga Tidak Tepat Sasaran

MUBA,BERITA-ONE.COM- Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Namun upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut tidak dengan mudah terealisasi jika dalam program PKH hanya mengandalkan data-data berdasarkan komputerisasi semata tanpa validasi dilapangan.

Inilah yang terjadi di Musi Banyuasin, data penerima PKH diduga tidak tepat sasaran,. Pantauan BERITA-ONE.COM Levi (45) warga kelurahan serasan jaya mengatakan bahwa data yang saat ini digunakan dalam penyaluran bantuan PKH khususnya di Kabupaten Muba dinilai tidak Valid dengan fakta yang ada dilapangan. “Banyak Keluarga tergolong mampu tapi mendapatkan bantuan PKH. Dan sebaliknya ada keluarga yang layak menerima bantuan PKH ternyata tidak menerima.” Jelasnya. Minggu (23/12/18) pukul 16.30 wib..

Menurut Levi, hampir setiap tahun data penerima PKH di Muba tidak lagi dilakukan validasi atau kroscek lagi di lapangan. “Seharusnya petugas PKH terus melakukan pendataan warga yang berhak penerima PKH ini dengan cara door to door dan berkala, setiap tahun kami amati penerimanya orang-orang itu saja itupun ada yang katagorinya warga mampu justru menerima PKH," ujar Levi.

Masih banyak warga di muba yang hidup nya dibawah garis kemisikinan. Namun justru tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut, “Seharusnya, pemerintah mendata langsung dilapangan   dinilai layak tidak yang penerima PKH ini,"  terutama dikelurahan serasan jaya muba tanya Levi.

Terpisah Iya (54)  warga serasan jaya  lainya meminta kepada presiden republik indonesia bapak jokowi dalam hal ini melalui menteti sosial supaya pendataan PKH itu untuk di kabupaten muba propinsi sumatera selatan agar yang mendatanya benar benar turun langsung kelapangan jadi tahu siapa yang memang berhak mendapatkan pkh atau bantuan lainya  dalam bentuk apapun yang di salurkan dinsos tepat sasaran jagan yang tidak sesuai mendapat harapan iya.

Nanti kedepannya kita tetap terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Muba agar mendapatkan dan menjadi penerima program keluarga harapan. saya pernah bertanya kepada petugas yang mendata PKH ini, apakah orang yang sudah tidak menerima PKH ini bisa digantikan dengan yang berhak menerima, namun tidak bisa karena data dari pusat justru penerima PKH ini datanya tidak mungkin bertambah justru malah bisa berkurang. Harapan kami data yang dikumpulkanya nantinya harus di kroscek terlebih dahulu lagi di lapangan jadi tidak asal -asalan," pungkasnya.  (TIM )