Kuasa Hukum Bareskrim Polri Belum Punya Surat Kuasa.
 |
| Para kuasa hukum Pemohon. |
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Sidang Praperadilan dengan pemohon Muljono Tedjokusumo dan Bariskrim Polri sebagai Termohon, digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 4 Oktober 2018.
Sidang Praperadilan yang kedua kalinya dibuka, dan dipimpin hakim tunggal Taryan Setiawan SH tersebut dibuka, dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Selanjutnya hakim menanyakan jati diri dan kelengkapan administrasi dari kuasa hukum Termohon, antara lain tetang surat kuasa.
Menjawab pertanyaan hakim, kuasa hukum Termohon mengaku belum mendapatkan surat kuasa dari Termohon, karena sedang ada pergantian pimpinan di Bariskrim Polri. Untuk itu surat kuasa dari Termohon belum dapat dipastikan kapan bisa didapat. Namun hakim dan Pemohon memaklumi hal tersebut, dan sidang dilanjutkan.
Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kuasa hukum Muljono , Ikraman Thalib SH menyampaikan usul ," Pak hakim yang mulia, kami mohon agar kuasa hukum Termohon diperiksa, apakah membawa sejata api dalam ruang sidang ini atau tidak, karena jangan sampai didalam ruang sidang membawa senjata api, karena dilarang", katanya.
Hakim , " Saudara kuasa hukum Termohon, apakah saudara membawa senjata api", tanya hakim, dan oleh kuasa hukum Termohon dijawab tidak.
" Pengacara juga ada yang membawa senjata api, apakah kuasa hukum Pemohon membawa senjata api" , tanya hakim kepada Ikraman Thalib SH.
" Kami tidak membawa senjata, saya tinggal dirumah, pak hakim, katanya.
" Baik , tidak ada yang membawa senjata api kedalam ruang sidangini. Dan senjata yang boleh dibawa keruang sidang hanya jenis senjata yang menempel saja", kata hakim yang disambut dengan gelak tawa dari pengunkung sidang.
Selanjutnya hakim memunda sidang sampai Selasa tanggal 9 Oktober mendatang untuk memberikan kesempatan kepada Termohon melakukan jawaban , dimana sebelumnya pihak Pemohon sepakat kalau Permohonan Praperadilannya dianggap sudah dibacakan.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh BERITA-ONE.COM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Direktorat Tindak Pidana Umum Cq Subdit II Bareskrim Mabes Polri di Praperadilkan oleh Muljono Tedjokusumo.
Permohonan Praperadilan NO: 14/Pid.prap/2018/PN.PST yang ditangani hakim tunggal Taryan Setiawan SH tersebut pihak Bareskrim Mabes Polri sebagai Termohon dan Muljono Tedjokusumo sebagai Pemohon.
Pemohon Muljono yang diwakili kuasa hukumnya Ikraman Thalib SH.MSI, Yasen H Idris SH, H Muhammad Yasin SH, Gamal Abdul Naser SH, dan Abdul Arif SH dalam permohonan Praperadilannya mohon kepada hakim agar memutus antara lain; menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, tidakan Termohon yang menahan Pemohon sebagai tersangka tidak sah atau tidak menpunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon, menyatakan Surat Perintah Penangkapan NO: SP
Kap/57//V/2018/Dittipidum tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Perintah Penahanan NO: SP.Han/24//V/2018 tanggal 15 Mei 2018 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, atau batal demi hukum.
Selain itu kuasa hukum juga mohon kepada hakim untuk menyatakan Penahanan yang telah dikenakan kepada Pemohon terhitung sejak 15 sampai 22 Mei 2018 dan juga wajib lapor karena adanya Surat Penangguhan Penahanan NO: SP. Guh/24.a/V/2018 Dittipidum 12 Mei 2018, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Permohon, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, dan menghukum termohon untuk membayar ganti rugi Rp 31 milyar lebih. Bila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
Menurut kuasa hukum kepada wartawan mengatakan, alasan diajukannya Praperadilan ini berawal dari penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Muljono Tedjokusomo oleh Termohon dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayar 1, dan 2 KUHP serta Pasal 266 ayat 1dan 2 KUHP dengan alasan Pemohon tidak pernah melakukan atau melanggar terhadap pasal-pasal yang dituduhkan Termohon karena ;
1. Pemohon pemilih sah atas tanah obyek sengketa yang di Gang Pandan RT. 001/05 Kelurahan Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat bersasarkan Surtifikat Hak Milik NO: 04459/Kedoya Selatan, seluas 3.020 M2 atas nama Pemohon.
2. Surtifikat Hak Milik NO: 04460/Kedoya Selatan, dengan luas 2.500 M2 atasnama Pemohon.
3. Surtifikat Hak Milik NO: 04461/Kedoya Selatan, demgan luas 1.200 M2 atas nama Pemohon dan
4. Surtifikat Hak Milik NO: 04476/Kedoya Selatan atas nama Pemohon.
Salain dari bukti bukti yang tersebut diatas, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pernah menguleuarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tanah tanah tersebut diatas adalah tanah tanah milik Pemohon.
Dan seluruh bukti surat tersebut diatas dikeluarkan oleh pemerintah/pejabat yang sah menurut hukum dan bukan dipalsukan oleh Pemohon sebagaimana yang dituduhkan Termohon. Oleh karenanya tidak mungkin Pemohon melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan Termohon.
Lebih lanjut dikatakan, Termohon memproses perkara dengan tertuduh Muljono dengan alat bukti palsu karena; Pemohon sebelumnya telah melaporkan Rohmani SE, mantan Sekretaris Kelurahan Kedoya Selatan, H. Muhadih, Abdurahman dan Drs. Muhamad Masduki aluas Masduki ke Subdit II Direktirat Tindak Pidana Umum Nareskrim Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP . Perkara ini diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan NO: 1626/Pud.B/2017 /PN.JKT. BRT. Dari 4 orang yang semula dilaporkan, hanya Rohmani SE yang dijatuhi hukuman selama 2 tahun. Pertimbangannya hukumnya hakim menyatakan antara lain; Rohmani SE terbukti melakukan tindak pidana Membuat Surat Keterangan Palsu yang berkaitan dengan tanah-tanah milik Termohon berubah menjadi orang lain. Dengan demikian, H. Muhadih Abdurahman dan Drs Muhammad Masduki alias Masduki tidak pernah memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut.
Termohon dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Pemohon lantaran memoroses perkara yang dilaporkan oleh H. Muhadih, Abdurahman dan Drs. Muhamad Masduki alias Masduki padahal, Termohon sudah mengetahui persis alas hak yang dilaporkan oleh ketiga orang teraebut adalah palsu sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun tetap saja diproses oleh Termohon. (SUR).
Sidang Praperadilan yang kedua kalinya dibuka, dan dipimpin hakim tunggal Taryan Setiawan SH tersebut dibuka, dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Selanjutnya hakim menanyakan jati diri dan kelengkapan administrasi dari kuasa hukum Termohon, antara lain tetang surat kuasa.
Menjawab pertanyaan hakim, kuasa hukum Termohon mengaku belum mendapatkan surat kuasa dari Termohon, karena sedang ada pergantian pimpinan di Bariskrim Polri. Untuk itu surat kuasa dari Termohon belum dapat dipastikan kapan bisa didapat. Namun hakim dan Pemohon memaklumi hal tersebut, dan sidang dilanjutkan.
Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kuasa hukum Muljono , Ikraman Thalib SH menyampaikan usul ," Pak hakim yang mulia, kami mohon agar kuasa hukum Termohon diperiksa, apakah membawa sejata api dalam ruang sidang ini atau tidak, karena jangan sampai didalam ruang sidang membawa senjata api, karena dilarang", katanya.
Hakim , " Saudara kuasa hukum Termohon, apakah saudara membawa senjata api", tanya hakim, dan oleh kuasa hukum Termohon dijawab tidak.
" Pengacara juga ada yang membawa senjata api, apakah kuasa hukum Pemohon membawa senjata api" , tanya hakim kepada Ikraman Thalib SH.
" Kami tidak membawa senjata, saya tinggal dirumah, pak hakim, katanya.
" Baik , tidak ada yang membawa senjata api kedalam ruang sidangini. Dan senjata yang boleh dibawa keruang sidang hanya jenis senjata yang menempel saja", kata hakim yang disambut dengan gelak tawa dari pengunkung sidang.
Selanjutnya hakim memunda sidang sampai Selasa tanggal 9 Oktober mendatang untuk memberikan kesempatan kepada Termohon melakukan jawaban , dimana sebelumnya pihak Pemohon sepakat kalau Permohonan Praperadilannya dianggap sudah dibacakan.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh BERITA-ONE.COM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Direktorat Tindak Pidana Umum Cq Subdit II Bareskrim Mabes Polri di Praperadilkan oleh Muljono Tedjokusumo.
Permohonan Praperadilan NO: 14/Pid.prap/2018/PN.PST yang ditangani hakim tunggal Taryan Setiawan SH tersebut pihak Bareskrim Mabes Polri sebagai Termohon dan Muljono Tedjokusumo sebagai Pemohon.
Pemohon Muljono yang diwakili kuasa hukumnya Ikraman Thalib SH.MSI, Yasen H Idris SH, H Muhammad Yasin SH, Gamal Abdul Naser SH, dan Abdul Arif SH dalam permohonan Praperadilannya mohon kepada hakim agar memutus antara lain; menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, tidakan Termohon yang menahan Pemohon sebagai tersangka tidak sah atau tidak menpunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon, menyatakan Surat Perintah Penangkapan NO: SP
Kap/57//V/2018/Dittipidum tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Perintah Penahanan NO: SP.Han/24//V/2018 tanggal 15 Mei 2018 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, atau batal demi hukum.
Selain itu kuasa hukum juga mohon kepada hakim untuk menyatakan Penahanan yang telah dikenakan kepada Pemohon terhitung sejak 15 sampai 22 Mei 2018 dan juga wajib lapor karena adanya Surat Penangguhan Penahanan NO: SP. Guh/24.a/V/2018 Dittipidum 12 Mei 2018, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Permohon, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, dan menghukum termohon untuk membayar ganti rugi Rp 31 milyar lebih. Bila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
Menurut kuasa hukum kepada wartawan mengatakan, alasan diajukannya Praperadilan ini berawal dari penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Muljono Tedjokusomo oleh Termohon dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayar 1, dan 2 KUHP serta Pasal 266 ayat 1dan 2 KUHP dengan alasan Pemohon tidak pernah melakukan atau melanggar terhadap pasal-pasal yang dituduhkan Termohon karena ;
1. Pemohon pemilih sah atas tanah obyek sengketa yang di Gang Pandan RT. 001/05 Kelurahan Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat bersasarkan Surtifikat Hak Milik NO: 04459/Kedoya Selatan, seluas 3.020 M2 atas nama Pemohon.
2. Surtifikat Hak Milik NO: 04460/Kedoya Selatan, dengan luas 2.500 M2 atasnama Pemohon.
3. Surtifikat Hak Milik NO: 04461/Kedoya Selatan, demgan luas 1.200 M2 atas nama Pemohon dan
4. Surtifikat Hak Milik NO: 04476/Kedoya Selatan atas nama Pemohon.
Salain dari bukti bukti yang tersebut diatas, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pernah menguleuarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tanah tanah tersebut diatas adalah tanah tanah milik Pemohon.
Dan seluruh bukti surat tersebut diatas dikeluarkan oleh pemerintah/pejabat yang sah menurut hukum dan bukan dipalsukan oleh Pemohon sebagaimana yang dituduhkan Termohon. Oleh karenanya tidak mungkin Pemohon melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan Termohon.
Lebih lanjut dikatakan, Termohon memproses perkara dengan tertuduh Muljono dengan alat bukti palsu karena; Pemohon sebelumnya telah melaporkan Rohmani SE, mantan Sekretaris Kelurahan Kedoya Selatan, H. Muhadih, Abdurahman dan Drs. Muhamad Masduki aluas Masduki ke Subdit II Direktirat Tindak Pidana Umum Nareskrim Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP . Perkara ini diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan NO: 1626/Pud.B/2017 /PN.JKT. BRT. Dari 4 orang yang semula dilaporkan, hanya Rohmani SE yang dijatuhi hukuman selama 2 tahun. Pertimbangannya hukumnya hakim menyatakan antara lain; Rohmani SE terbukti melakukan tindak pidana Membuat Surat Keterangan Palsu yang berkaitan dengan tanah-tanah milik Termohon berubah menjadi orang lain. Dengan demikian, H. Muhadih Abdurahman dan Drs Muhammad Masduki alias Masduki tidak pernah memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut.
Termohon dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Pemohon lantaran memoroses perkara yang dilaporkan oleh H. Muhadih, Abdurahman dan Drs. Muhamad Masduki alias Masduki padahal, Termohon sudah mengetahui persis alas hak yang dilaporkan oleh ketiga orang teraebut adalah palsu sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun tetap saja diproses oleh Termohon. (SUR).
No comments