Ketua DPR : Guru Honoter Harus Diprioritaskan Dalam Rekrutmen CPNS 2018.
 |
| Ketua DPR Bambang Soesatyo. |
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer dalam perekrutan CPNS 2018. Ia menegaskan akan mendorong komisi terkait untuk membahas secara mendalam masalah ini dengan pemerintah.
“Saran kami dari DPR nanti melalui komisi terkait sebaiknya pemerintah mengangkat dulu yang honorer, baru kemudian membuka lowongan baru atau CPNS baru,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 September 2018.
Bamsoet sapaan akrab Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa permasalahan nasib ratusan ribu guru honorer ini memang terus berlarut-larut. Pemerintah juga terus berupaya mencarikan solusi yang permanen untuk memberi kepastian pada guru honorer di seluruh Indonesia.
“Di DPR sendiri kami kemarin juga menerima beberapa pengaduan masyarakat termasuk dari PGRI agar guru honorer mendapatkan prioritas untuk diangkat sesuai dengan keputusan rapat terakhir," ujar politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang membuka lagi pendaftaran CPNS, padahal masih ada ratusan ribu guru honorer yang belum jelas nasibnya. “Banyak guru-guru yang masih belum diangkat ini juga problem. Sementara, ada informasi membuka lagi penerimaan pendaftaran," jelas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.
Parlementaria mengatakan, sebelumnya ribuan guru di Sukabumi dan Kabupaten Banyuwangi disusul Blitar menggelar aksi mogok mengajar. Aksi dilakukan salah satunya menolak rekrutmen CPNS 2018. (SUR).
“Saran kami dari DPR nanti melalui komisi terkait sebaiknya pemerintah mengangkat dulu yang honorer, baru kemudian membuka lowongan baru atau CPNS baru,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 September 2018.
Bamsoet sapaan akrab Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa permasalahan nasib ratusan ribu guru honorer ini memang terus berlarut-larut. Pemerintah juga terus berupaya mencarikan solusi yang permanen untuk memberi kepastian pada guru honorer di seluruh Indonesia.
“Di DPR sendiri kami kemarin juga menerima beberapa pengaduan masyarakat termasuk dari PGRI agar guru honorer mendapatkan prioritas untuk diangkat sesuai dengan keputusan rapat terakhir," ujar politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang membuka lagi pendaftaran CPNS, padahal masih ada ratusan ribu guru honorer yang belum jelas nasibnya. “Banyak guru-guru yang masih belum diangkat ini juga problem. Sementara, ada informasi membuka lagi penerimaan pendaftaran," jelas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.
Parlementaria mengatakan, sebelumnya ribuan guru di Sukabumi dan Kabupaten Banyuwangi disusul Blitar menggelar aksi mogok mengajar. Aksi dilakukan salah satunya menolak rekrutmen CPNS 2018. (SUR).
No comments