Sebanyak 34 Persen Warga Prabumulih Belum Tercover BPJS Kesehatan.
PRABUMULIH ,BERITA-ONE.COM- Dari total 208 ribu jiwa penduduk kota Prabumulih berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan merinci sekitar 34 persen warga belum terlindungi (tercover) JKN-KIS sejauh ini.
Sementara itu, kata Yunita Ibnu SE AAK menyebutkan, butuh peran serta semuanya agar yang belum terlindungi JKN-KIS ke depannya bisa tercover. Apalagi, sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat.
"Yang belum terlindungi JKN-KIS tersebut, tidak hanya warga miskin. Tetapi, ada juga warga mampu tetapi belum mau bergabung dengan BPJS Kesehatan supaya terjamin JKN-KIS. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) wajib menganggarkan dana bagi warga miskin supaya terjamin JKN-KIS," terangnya kepada koran ini di sela-sela media gathering bersama awak media di RM Arjuna, kemarin (25/7).
Selain itu, kata dia untuk melindungi warga miskin yang belum tercover JKN-KIS. BPJS Kesehatan memiliki program donasi, bisa dilakukan Badan Usaha, swasta hingga perorangan.
"Sehingga, warga miskin seluruhnya bisa terlindungi JKN-KIS," kata dia sambil meminta media, untuk mensosialisasikan program BPJS Kesehatan.
Ungkap Yuni, kalau BPJS Kesehatan lewat JKN-KIS merupakan program nasional yang masuk dalam program nawacita Presiden RI, Jokowi.
"Mengedepankan prinsip gotong royong. Peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang mampu membantu yang tidak mampu," ucapnya.
Kata dia, sekarang ini sudah mendaftar peserta BPJS Kesehatan tidak bisa langsung digunakan. Karena, ada jeda sekedar sekitar 14 hari. Ungkapnya, baru bisa digunakan untuk berobat.
"Pendaftaran juga sekarang tidak bisa perorang, melainkan harus satu Kepala Keluarga (KK). Kalau tidak satu KK, prinsip gotong royong tidak kena," bebernya.
"Untuk satu orang yang sakit, butuh 80 orang sehat pembiayaannya. Apalagi, untuk operasi pasien jantung. Biayanya harus ditanggung sekitar 5 ribu orang yang sehat," terangnya.
Rincinya, karena iuran BPJS Kesehatan masih terbilang minim. Makanya, sangat diperlukan gotong royong. Disebutkannya, iuran kelas III hanya Rp 25.500 perorang. Lalu, Rp 51 ribu untuk kelas II, dan Rp 80 ribu bagi kelas I.
"Jika dibandingkan asuransi lain, iuran BPJS Kesehatan masih terbilang kecil," kata dia.
Ia menyadari, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Khususnya, di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Karena, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan. Tidak diiringi pertumbuhan rumah sakit. Sejauh ini, belum ada pembangunan RS baru. Namun, hendaknya ruang rawat ini harus ditambah di setiap RS," ceritanya.
Jelasnya, ia meminta RS harus terbuka soal kesediaan tempat tidur secara online. Sehingga, masyarakat tahu jumlah tempat tidur yang tersedia.
"Seluruh RS yang kerja sama kita, salah satu poin perjanjiannya harus terbuka soal ketersediaan tempat tidur. Sehingga, mengurangi keluhan masyarakat sebagai peserta," bebernya.
Bebernya, untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. BPJS Kesehatan juga memiliki aplikasi mobile JKN-KIS yang bisa didownload dai Playstore untuk pengguna ponsel android.
"Banyak manfaat dan kemudahan yang akan dirasakan dengan adanya aplikasi tersebut bagi peserta," tukasnya.
Sementara itu, Aswin, salah satu awak media mengatakan, kalau BPJS Kesehatan bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada para peserta. Sehingga, keluhan-keluhan terhadap pelayanan bisa dicarikan solusi.
"Kita masih banyak mendengar keluhan dari masyarakat soal pelayanan BPJS Kesehatan, kita harus terus menjadi perhatian serius dan dicarikan solusi yang tepat untuk meminimalisir keluhan tersebut," pungkasnya. (MK)
Sementara itu, kata Yunita Ibnu SE AAK menyebutkan, butuh peran serta semuanya agar yang belum terlindungi JKN-KIS ke depannya bisa tercover. Apalagi, sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat.
"Yang belum terlindungi JKN-KIS tersebut, tidak hanya warga miskin. Tetapi, ada juga warga mampu tetapi belum mau bergabung dengan BPJS Kesehatan supaya terjamin JKN-KIS. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) wajib menganggarkan dana bagi warga miskin supaya terjamin JKN-KIS," terangnya kepada koran ini di sela-sela media gathering bersama awak media di RM Arjuna, kemarin (25/7).
Selain itu, kata dia untuk melindungi warga miskin yang belum tercover JKN-KIS. BPJS Kesehatan memiliki program donasi, bisa dilakukan Badan Usaha, swasta hingga perorangan.
"Sehingga, warga miskin seluruhnya bisa terlindungi JKN-KIS," kata dia sambil meminta media, untuk mensosialisasikan program BPJS Kesehatan.
Ungkap Yuni, kalau BPJS Kesehatan lewat JKN-KIS merupakan program nasional yang masuk dalam program nawacita Presiden RI, Jokowi.
"Mengedepankan prinsip gotong royong. Peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang mampu membantu yang tidak mampu," ucapnya.
Kata dia, sekarang ini sudah mendaftar peserta BPJS Kesehatan tidak bisa langsung digunakan. Karena, ada jeda sekedar sekitar 14 hari. Ungkapnya, baru bisa digunakan untuk berobat.
"Pendaftaran juga sekarang tidak bisa perorang, melainkan harus satu Kepala Keluarga (KK). Kalau tidak satu KK, prinsip gotong royong tidak kena," bebernya.
"Untuk satu orang yang sakit, butuh 80 orang sehat pembiayaannya. Apalagi, untuk operasi pasien jantung. Biayanya harus ditanggung sekitar 5 ribu orang yang sehat," terangnya.
Rincinya, karena iuran BPJS Kesehatan masih terbilang minim. Makanya, sangat diperlukan gotong royong. Disebutkannya, iuran kelas III hanya Rp 25.500 perorang. Lalu, Rp 51 ribu untuk kelas II, dan Rp 80 ribu bagi kelas I.
"Jika dibandingkan asuransi lain, iuran BPJS Kesehatan masih terbilang kecil," kata dia.
Ia menyadari, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Khususnya, di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Karena, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan. Tidak diiringi pertumbuhan rumah sakit. Sejauh ini, belum ada pembangunan RS baru. Namun, hendaknya ruang rawat ini harus ditambah di setiap RS," ceritanya.
Jelasnya, ia meminta RS harus terbuka soal kesediaan tempat tidur secara online. Sehingga, masyarakat tahu jumlah tempat tidur yang tersedia.
"Seluruh RS yang kerja sama kita, salah satu poin perjanjiannya harus terbuka soal ketersediaan tempat tidur. Sehingga, mengurangi keluhan masyarakat sebagai peserta," bebernya.
Bebernya, untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. BPJS Kesehatan juga memiliki aplikasi mobile JKN-KIS yang bisa didownload dai Playstore untuk pengguna ponsel android.
"Banyak manfaat dan kemudahan yang akan dirasakan dengan adanya aplikasi tersebut bagi peserta," tukasnya.
Sementara itu, Aswin, salah satu awak media mengatakan, kalau BPJS Kesehatan bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada para peserta. Sehingga, keluhan-keluhan terhadap pelayanan bisa dicarikan solusi.
"Kita masih banyak mendengar keluhan dari masyarakat soal pelayanan BPJS Kesehatan, kita harus terus menjadi perhatian serius dan dicarikan solusi yang tepat untuk meminimalisir keluhan tersebut," pungkasnya. (MK)
No comments