Terlibat Politik Praktis Di Pilkada Serentak Kota Prabumulih, ASN Dilaporkan Ke KASN Dan Kemendagri
 |
| Masyarakat yang menamakan Forum Tokoh Pemuda Masyarakat Enam kecamatan di kota Prabumulih dikoordinatori oleh Hanafi melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) |
PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM - Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktik di Pilkada Serentak di kota Prabumulih, khususnya Pemilihan calon tunggal Wali Kota dan wakilwalikota.
Kelompok masyarakat yang menamakan Forum Tokoh Pemuda Masyarakat Enam kecamatan di kota Prabumulih dikoordinatori oleh Hanafi merasa peduli, dan melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan di terima langsung oleh Nurhasni Asisten KASN Bidang Pengaduan Dan Penyelelidikan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kita melapor lantaran banyak ketimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada Pilkada Serentak, khususnya Pilwako di kota Prabumulih ini. Kita melihat banyak ASN di kota ini yang tidak netral dan terlibat politik praktis," ujarnya bersama Agusnadi dan Dodi serta Kuasa Hukumnya Jhon Fiter , kamis(6/6/2018).
Kata Hanafi, pelaporan tersebut telah dilengkapi bukti-bukti yang akurat keterlibatan ASN tersebut. Laporan tersebut sendiri, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KASN dan Kemendagri untuk selanjutnya diproses.
"Kita minta sekaligus mendesak, agar pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis tersebut harus diproses dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan ASN berpolitik praktis ini, kita nilai sangat tidak dewasa dan merugikan pasangan calon (paslon) tunggal yang tengah bersaing di Pilwako," ucapnya kepada koran ini.
Selain itu, ungkapnya telah disampaikan kepada KASN dan Kemendagri untuk meninjau ulang penunjukan H Richard Chahyadi AP MSi sebagai Pejabat Wali Kota Prabumulih (Pj Wako). Karena, diduga juga tidak netral dalam Pilwako ini.
"Kita desak, jika memang terbukti dugaan kita penunjukan H Richard Chahyadi AP MSi, Pj Wako ditinjau ulang atau diganti yang baru," kata dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum Paslon Tunggal (Paslon) Ir H Ridho Yahya MM (Ridho) dan H Andriansyah Fikri SH (Fikri), H Jhon Fitter S SH MH mengatakan, kalau keterlibatan ASN tersebut. Menurutnya, sudah terang-terangan dan dinilai dapat merugikan paslonnya yang tengah bertarung dalam Pilkada Serentak, Pilwako.
"Ketidaknetralan ASN tersebut, telah melanggar hukum yaitu melanggar Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN Pasal 2 Huruf F menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapa pun," kata dia.
Selanjutnya, ungkapnya ditambah UU No 5/2014 Ayat menyebutkan, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lain lurah. Dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 8/2017 Pasal 27 berbunyi setiap warga negara, kelompok, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk pemilihan dengan satu paslon. Ayat 2 berbunyi materi sosialisasi dengan satu paslon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar," bebernya.
Jhon pengacara kondang kota prabumulih menambahkan di negara republik indonesia in tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang bisa melindungi perbuatan melanggar hukum. Nah, jika kajian dalam waktu dekat ini dari tim pemenangan Ridho-Fikri sudah lengkap dan jelas. Ia mengancam akan mengugat ASN dalam kapasitasnya sebagai ASN atau juga gugatan terhadap pribadi pribadi ASN itu sendiri. Karena sudah sangat merugikan karena ketidaknetralan tersebut.
"Jangan coba-coba bermain api, karena merugikan pihaknya. Berpolitiklah dengan santun dan terhormat yg dapat di contoh oleh generasi penerus, sehingga Pilwako berjalan lancar, aman, tertib dan damai Sejauh ini, tim Ridho-Fikri sudah mengumpulkan dan menyiapkan bukti. Baik bukti tertulis, foto, rekaman pidato dan lain-lain dan banyak sekali bukti bukti tersebut langsung diserahkan sendiri oleh masyarakat yg menginginkan kota prabumulih tetap damai dan aman terkait ketidaknetralan ASN tersebut," bebernya.
Jhon menambahkan, kalau gugat tersebut akan dilakukan secara perdata yang sifatnya privat. Khususnya, terkait dugaan ASN yang tidak netral. "Silakan persiapkan diri masing masing dalam menghadapi gugatan kita," pungkasnya. (MK)
"Kita melapor lantaran banyak ketimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada Pilkada Serentak, khususnya Pilwako di kota Prabumulih ini. Kita melihat banyak ASN di kota ini yang tidak netral dan terlibat politik praktis," ujarnya bersama Agusnadi dan Dodi serta Kuasa Hukumnya Jhon Fiter , kamis(6/6/2018).
Kata Hanafi, pelaporan tersebut telah dilengkapi bukti-bukti yang akurat keterlibatan ASN tersebut. Laporan tersebut sendiri, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KASN dan Kemendagri untuk selanjutnya diproses.
"Kita minta sekaligus mendesak, agar pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis tersebut harus diproses dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan ASN berpolitik praktis ini, kita nilai sangat tidak dewasa dan merugikan pasangan calon (paslon) tunggal yang tengah bersaing di Pilwako," ucapnya kepada koran ini.
Selain itu, ungkapnya telah disampaikan kepada KASN dan Kemendagri untuk meninjau ulang penunjukan H Richard Chahyadi AP MSi sebagai Pejabat Wali Kota Prabumulih (Pj Wako). Karena, diduga juga tidak netral dalam Pilwako ini.
"Kita desak, jika memang terbukti dugaan kita penunjukan H Richard Chahyadi AP MSi, Pj Wako ditinjau ulang atau diganti yang baru," kata dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum Paslon Tunggal (Paslon) Ir H Ridho Yahya MM (Ridho) dan H Andriansyah Fikri SH (Fikri), H Jhon Fitter S SH MH mengatakan, kalau keterlibatan ASN tersebut. Menurutnya, sudah terang-terangan dan dinilai dapat merugikan paslonnya yang tengah bertarung dalam Pilkada Serentak, Pilwako.
"Ketidaknetralan ASN tersebut, telah melanggar hukum yaitu melanggar Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN Pasal 2 Huruf F menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapa pun," kata dia.
Selanjutnya, ungkapnya ditambah UU No 5/2014 Ayat menyebutkan, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lain lurah. Dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 8/2017 Pasal 27 berbunyi setiap warga negara, kelompok, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk pemilihan dengan satu paslon. Ayat 2 berbunyi materi sosialisasi dengan satu paslon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar," bebernya.
Jhon pengacara kondang kota prabumulih menambahkan di negara republik indonesia in tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang bisa melindungi perbuatan melanggar hukum. Nah, jika kajian dalam waktu dekat ini dari tim pemenangan Ridho-Fikri sudah lengkap dan jelas. Ia mengancam akan mengugat ASN dalam kapasitasnya sebagai ASN atau juga gugatan terhadap pribadi pribadi ASN itu sendiri. Karena sudah sangat merugikan karena ketidaknetralan tersebut.
"Jangan coba-coba bermain api, karena merugikan pihaknya. Berpolitiklah dengan santun dan terhormat yg dapat di contoh oleh generasi penerus, sehingga Pilwako berjalan lancar, aman, tertib dan damai Sejauh ini, tim Ridho-Fikri sudah mengumpulkan dan menyiapkan bukti. Baik bukti tertulis, foto, rekaman pidato dan lain-lain dan banyak sekali bukti bukti tersebut langsung diserahkan sendiri oleh masyarakat yg menginginkan kota prabumulih tetap damai dan aman terkait ketidaknetralan ASN tersebut," bebernya.
Jhon menambahkan, kalau gugat tersebut akan dilakukan secara perdata yang sifatnya privat. Khususnya, terkait dugaan ASN yang tidak netral. "Silakan persiapkan diri masing masing dalam menghadapi gugatan kita," pungkasnya. (MK)
No comments