Perolehan DID Pemkab.Bireuen Tidak Transfaran Ke Publik.
BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah 2 kali memperoleh WTP Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh yang melakukan audit terhadap anggaran tahun 2014. Pada masa Bupati Bireuen H.Ruslan .M Daud serta kepemimpinan Bupati Bireuen H.Saifannur S.Sos pada tahun 2018 Raihan itu merupakan sejarah setelah 15 tahun lebih usia Kabupaten Bireuen.
Perolehan WTP itu dilihat dari hasil pemeriksaan untuk melihat kewajaran laporan keuangan. Sehingga prasyarat utama daerah penerima DID adalah mendapatkan opini BPK sekurang-kurangnya WDP dan memenuhi kriteria kinerja diantaranya kesehatan fiskal (50%), kinerja pelayanan publik (25%), dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%).
Dana Insentif Daerah (DID) pertama kali diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 sebesar Rp 1.38 triliyun kepada daerah yang memenuhi kriteria. Dana Insentif Daerah (DID) diberikan dengan tujuan untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di daerah.
Sementara itu Kabupaten Bireuen mengalami penurunan jauh dibandingkan Kabupaten Bener Meriah sebesar 44,154 milyar dibandingkan dengan tahun 2017, (Rp 52,904 milyar (2017) – Rp 8.750 milyar (2018)). Kabupaten Bener Meriah mengalami hal yang sama dengan bireuen tetapi tidak terlalu jauh penurunan seperti kabupaten Bireuen, DID yang diterima Kabupaten Bener Meriah ditahun 2018 sebesar Rp 35.750 dari perolehan DID ditahun 2017 sebesar Rp 54,414 milyar atau turun sebesar Rp 18,664 milyar.
Meski Kabupaten Bireuen mendapatkan Bantuan DID ( Dana Insentif Daerah ) memperoleh WTP 2 kali berturut - turut pengunaan Dana Insentif Daerah tersebut sebelumnya tidak pernah dipublikasikan ke berbagai media publik seperti ( media cetak maupun media elektronik) seakan - akan bantuan DID Kabupaten Bireuen disembunyikan oleh kalangan pejabat tertentu di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen, dugaan dana DID itu dipakai untuk kepentingan pribadi.
Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen,Bupati H.Saifannur .S.Sos melalui unsur Dinas terkait belum bisa untuk dikonfirmasi oleh media BeritaOne.( Hendra).
Perolehan WTP itu dilihat dari hasil pemeriksaan untuk melihat kewajaran laporan keuangan. Sehingga prasyarat utama daerah penerima DID adalah mendapatkan opini BPK sekurang-kurangnya WDP dan memenuhi kriteria kinerja diantaranya kesehatan fiskal (50%), kinerja pelayanan publik (25%), dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%).
Dana Insentif Daerah (DID) pertama kali diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 sebesar Rp 1.38 triliyun kepada daerah yang memenuhi kriteria. Dana Insentif Daerah (DID) diberikan dengan tujuan untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di daerah.
Sementara itu Kabupaten Bireuen mengalami penurunan jauh dibandingkan Kabupaten Bener Meriah sebesar 44,154 milyar dibandingkan dengan tahun 2017, (Rp 52,904 milyar (2017) – Rp 8.750 milyar (2018)). Kabupaten Bener Meriah mengalami hal yang sama dengan bireuen tetapi tidak terlalu jauh penurunan seperti kabupaten Bireuen, DID yang diterima Kabupaten Bener Meriah ditahun 2018 sebesar Rp 35.750 dari perolehan DID ditahun 2017 sebesar Rp 54,414 milyar atau turun sebesar Rp 18,664 milyar.
Meski Kabupaten Bireuen mendapatkan Bantuan DID ( Dana Insentif Daerah ) memperoleh WTP 2 kali berturut - turut pengunaan Dana Insentif Daerah tersebut sebelumnya tidak pernah dipublikasikan ke berbagai media publik seperti ( media cetak maupun media elektronik) seakan - akan bantuan DID Kabupaten Bireuen disembunyikan oleh kalangan pejabat tertentu di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen, dugaan dana DID itu dipakai untuk kepentingan pribadi.
Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen,Bupati H.Saifannur .S.Sos melalui unsur Dinas terkait belum bisa untuk dikonfirmasi oleh media BeritaOne.( Hendra).
No comments