Hampir Semua Gedung Pengadilan Di Sumsel Belum Penuhi Standar Prototipe.
 |
| Teks Foto: Arteria Dahlan. |
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Hampir semua gedung Pengadilan di Sumatera Selatan (Sumsel) belum memenuhi standar prototipe sebagaimana layaknya desain gedung pengadilan. Kesejahteraan para hakimnya juga relatif belum memadai. Namun, produk hasil putusannya sangat baik dan memenuhi unsur keadilan.
Demikian terungkap dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan para hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Palembang, Sumsel, Senin, 7 Mei 2018.
“Kerja para hakim di Sumsel sangat maksimal. Kasus narkoba sudah dihukum berat hingga ke pengadilan tinggi. Kondisi kesejahteraan para hakim relatif rendah, walau sudah bertahun-tahun bekerja. Mereka ada yang masih naik motor,” kata Arteria Dahlan.
Pada bagian lain, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau peradilan Sumsel mengawasi empat kasus pembalakan liar yang ada di Sumsel.
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sumsel Ohan Burhanudin Purwangga bahkan menyebut, kebutuhan pegawai juga belum terpenuhi. Dari kebutuhan 5000 pegawai, yang diterima baru 1500 pegawai. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja peradilan Sumsel di tengah berbagai keterbatasan.
Ditambahkan pula oleh Ketua PT Sumsel, saat ini kekurangan hakim di seluruh lingkungan peradilan Sumsel begitu nyata. Padahal, saat yang sama perkara yang masuk sangat banyak. Kasus Tipikor saja ada 50 perkara. Walau para hakim belum mendapat uang lembur ketika bekerja hingga larut malam, tapi prestasinya tetap mengkilat. PT Sumsel sudah mendapat akreditasi excellence untuk PT se-Indonesia.Parlementaria mewartakan.(SUR).
Demikian terungkap dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan para hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Palembang, Sumsel, Senin, 7 Mei 2018.
“Kerja para hakim di Sumsel sangat maksimal. Kasus narkoba sudah dihukum berat hingga ke pengadilan tinggi. Kondisi kesejahteraan para hakim relatif rendah, walau sudah bertahun-tahun bekerja. Mereka ada yang masih naik motor,” kata Arteria Dahlan.
Pada bagian lain, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau peradilan Sumsel mengawasi empat kasus pembalakan liar yang ada di Sumsel.
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sumsel Ohan Burhanudin Purwangga bahkan menyebut, kebutuhan pegawai juga belum terpenuhi. Dari kebutuhan 5000 pegawai, yang diterima baru 1500 pegawai. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja peradilan Sumsel di tengah berbagai keterbatasan.
Ditambahkan pula oleh Ketua PT Sumsel, saat ini kekurangan hakim di seluruh lingkungan peradilan Sumsel begitu nyata. Padahal, saat yang sama perkara yang masuk sangat banyak. Kasus Tipikor saja ada 50 perkara. Walau para hakim belum mendapat uang lembur ketika bekerja hingga larut malam, tapi prestasinya tetap mengkilat. PT Sumsel sudah mendapat akreditasi excellence untuk PT se-Indonesia.Parlementaria mewartakan.(SUR).
No comments