Presiden RI Ke-5 Diundang IPDN Untuk Menberi Kuliah Umum.
 |
| Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. |
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ermaya Suradinata dan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arief Mulya Eddie, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi kediaman pribadi mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Tujuan kunjungan selain untuk memohon ijin pendirian patung Soekarno atau Bung Karno di kampus penghasil pamong, sekaligus meminta kesediaan Ketua Umum PDIP itu memberi kuliah umum.
Usai bertamu, Menteri Tjahjo mengatakan, kunjungannya ke kediaman mantan Presiden RI kelima, hanya membahas masalah IPDN. Karena perguruan tinggi itu, jika melihat jejak sejarahnya didirikan oleh Soekarno, Presiden RI pertama. Hal lain yang dibicarakan, permohonan izin untuk mendirikan patung Bung Karno di semua kampus pamong di seluruh Indonesia. Patung proklamator itu sebagai bentuk penghormatan kepada pendirinya.
"IPDN ini yang mendirikan ini Bung Karno, kami minta izin bahwa seluruh IPDN di Indonesia mau kita pasang patungnya Bung Karno sebagai bapak pendiri IPDN," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (8/1).
Selain itu, Kemendagri dan IPDN kata Tjahjo, meminta kesediaan Megawati untuk memberi kuliah umum di kampus pamong praja tersebut. Rencananya, mantan Presiden RI kelima itu akan memberi kuliah umum di hadapan seluruh mahasiswa IPDN pada 31 Januari 2018. Sebagai tokoh bangsa, menurut Tjahjo, masukan dan arahan dari Megawati sangat diperlukan, khususnya bagi IPDN agar lebih baik lagi kedepannya. Apalagi, bisa dikatakan, Megawati adalah pelaku sejarah dimulainya era reformasi di Indonesia. Tjahjo mencontohkan BPJS yang berlaku sekarang. Kata dia, itu adalah idenya Megawati.
"Meriview kembali bahwa di era reformasi itu kan eranya Ibu Megawati. Munculnya BPJS juga ide Ibu Megawati, munculnya amandemen UUD terutama Pak Amin Rais. Makanya banyak hal yang ingin digali intinya ingin membukukan dululah," kata dia.
Di luar itu, kata Tjahjo, ada pernik lain yang dibicarakan, mulai dari masalah politik sampai Pilkada. Tapi bahasan utamanya memang hanya soal IPDN. Mantan Presiden RI kelima itu sendiri berpesan, agar Pilkada atau kontestasi politik tidak merusak tatanan. Etika politik harus ditegakkan.
Humas Seskab menyatakan, "Perniknya kan bicara masalah politik, Pilkada. Minta tolong untuk ada Kemendagri, pendaftaran para menteri-menteri beliau dipikirkan bagaimana caranya. Soal menang dan kalah di Pilkada, di Pileg wajar, jangan sampai merusak tatanan, merusak etika politik," kata dia.(SUR).
Usai bertamu, Menteri Tjahjo mengatakan, kunjungannya ke kediaman mantan Presiden RI kelima, hanya membahas masalah IPDN. Karena perguruan tinggi itu, jika melihat jejak sejarahnya didirikan oleh Soekarno, Presiden RI pertama. Hal lain yang dibicarakan, permohonan izin untuk mendirikan patung Bung Karno di semua kampus pamong di seluruh Indonesia. Patung proklamator itu sebagai bentuk penghormatan kepada pendirinya.
"IPDN ini yang mendirikan ini Bung Karno, kami minta izin bahwa seluruh IPDN di Indonesia mau kita pasang patungnya Bung Karno sebagai bapak pendiri IPDN," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (8/1).
Selain itu, Kemendagri dan IPDN kata Tjahjo, meminta kesediaan Megawati untuk memberi kuliah umum di kampus pamong praja tersebut. Rencananya, mantan Presiden RI kelima itu akan memberi kuliah umum di hadapan seluruh mahasiswa IPDN pada 31 Januari 2018. Sebagai tokoh bangsa, menurut Tjahjo, masukan dan arahan dari Megawati sangat diperlukan, khususnya bagi IPDN agar lebih baik lagi kedepannya. Apalagi, bisa dikatakan, Megawati adalah pelaku sejarah dimulainya era reformasi di Indonesia. Tjahjo mencontohkan BPJS yang berlaku sekarang. Kata dia, itu adalah idenya Megawati.
"Meriview kembali bahwa di era reformasi itu kan eranya Ibu Megawati. Munculnya BPJS juga ide Ibu Megawati, munculnya amandemen UUD terutama Pak Amin Rais. Makanya banyak hal yang ingin digali intinya ingin membukukan dululah," kata dia.
Di luar itu, kata Tjahjo, ada pernik lain yang dibicarakan, mulai dari masalah politik sampai Pilkada. Tapi bahasan utamanya memang hanya soal IPDN. Mantan Presiden RI kelima itu sendiri berpesan, agar Pilkada atau kontestasi politik tidak merusak tatanan. Etika politik harus ditegakkan.
Humas Seskab menyatakan, "Perniknya kan bicara masalah politik, Pilkada. Minta tolong untuk ada Kemendagri, pendaftaran para menteri-menteri beliau dipikirkan bagaimana caranya. Soal menang dan kalah di Pilkada, di Pileg wajar, jangan sampai merusak tatanan, merusak etika politik," kata dia.(SUR).
No comments