M@PPA : Kebuntuan Politik, Segera PerGubkan APBA
 |
| M@PPA , Anwar A. Gani |
BANDA ACEH,BERITA-ONE.COM-Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Anwar A. Gani (foto) minta pergubkan APBA."Langkah ini menjadi pilihan yang tepat ditengah buntunya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Aceh"
kata koordinator pusat M@PPA dalam siaran persnya kepada media ini (08/01). “Setiap tahun drama politiknya tidak berubah, selalu drama keterlambatan pengesahan APBA,” tambahnya.
Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBA akan semakin memperburuk keadaan ekonomi publik di Aceh. Maka gubernur harus segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan mempergubkan APBA sesuai dengan ketentuan.
“Pergub APBA tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi untuk mencegah lemahnya daya serap anggaran APBA pada tahun 2018 dan memutuskan mata rantai terkait perencanaan anggaran yang berlarut larut selama ini”, pungkasnya.
Dia menambahkan semakin lama ketidak jelasan APBA maka itu juga semakin tidak bagus dalam upaya mendorong jalannya program Eksekutif.
“Masih banyak agenda Eksekutif di Aceh yang hari ini bergantung pada APBA yang itu berdampak langsung pada masyarakat. Percepatan pembangunan kawasan barat, tengah dan tenggara tentunya akan sangat tergangu,” jelasnya.
Hasil analisa dilapangan, sambungnya bahwa kegagalan pengesahan APBA karena adanya upaya dari pihak tertentu terhadap pagu anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan e-budget dan e- planing.
“Jika ini menjadi salah satu kendala, maka Gubernur tinggal menjalankan saja ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga menjadi salah satu barometer bagi publik untuk menilai komitmen Irwandi dalam melawan mafia Anggaran yang teroganisir. Kami yakin rakyat akan mendukung Gubernur”, tandasnya
Selanjutnya, APBA yang lama disahkan juga akan akan berimplikasi kepada proses perdamaian dan rekonsliasi yang sedang di bangun yang nantinya akan mengakibatkan munculnya konflik-konflik baru di Aceh.
“Saya yakin DPRA tau resiko apa yang akan terjadi dengan semakin terlambatnya pengesahan APBA. Masih banyak agenda agenda pemulihan pasca konflik yang bersumber dan dibiayai oleh pada APBA”, tandasnya (SU)
kata koordinator pusat M@PPA dalam siaran persnya kepada media ini (08/01). “Setiap tahun drama politiknya tidak berubah, selalu drama keterlambatan pengesahan APBA,” tambahnya.
Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBA akan semakin memperburuk keadaan ekonomi publik di Aceh. Maka gubernur harus segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan mempergubkan APBA sesuai dengan ketentuan.
“Pergub APBA tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi untuk mencegah lemahnya daya serap anggaran APBA pada tahun 2018 dan memutuskan mata rantai terkait perencanaan anggaran yang berlarut larut selama ini”, pungkasnya.
Dia menambahkan semakin lama ketidak jelasan APBA maka itu juga semakin tidak bagus dalam upaya mendorong jalannya program Eksekutif.
“Masih banyak agenda Eksekutif di Aceh yang hari ini bergantung pada APBA yang itu berdampak langsung pada masyarakat. Percepatan pembangunan kawasan barat, tengah dan tenggara tentunya akan sangat tergangu,” jelasnya.
Hasil analisa dilapangan, sambungnya bahwa kegagalan pengesahan APBA karena adanya upaya dari pihak tertentu terhadap pagu anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan e-budget dan e- planing.
“Jika ini menjadi salah satu kendala, maka Gubernur tinggal menjalankan saja ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga menjadi salah satu barometer bagi publik untuk menilai komitmen Irwandi dalam melawan mafia Anggaran yang teroganisir. Kami yakin rakyat akan mendukung Gubernur”, tandasnya
Selanjutnya, APBA yang lama disahkan juga akan akan berimplikasi kepada proses perdamaian dan rekonsliasi yang sedang di bangun yang nantinya akan mengakibatkan munculnya konflik-konflik baru di Aceh.
“Saya yakin DPRA tau resiko apa yang akan terjadi dengan semakin terlambatnya pengesahan APBA. Masih banyak agenda agenda pemulihan pasca konflik yang bersumber dan dibiayai oleh pada APBA”, tandasnya (SU)
No comments