Kondisi Mobil Dinas DPRK Bireuen, Sangat Memprihatinkan
BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Sekretaris dewan perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen, Husaini akan menyerahkan Sebanyak 16 unit mobil dinas anggota DPR kepada Bupati Bireuen H.Saifannur.S.Sos.
Sebelum diserahkan ,mobil dinas anggota Dprk tersebut dibiarkan terjemur matahari dan terkena hujan.padahal harga 16 unit mobil dinas berkisar puluhan milyar rupiah.hasil pantuan wartawan beritone kamis (10/11/2017).
Letak Mobil dinas itu kini diparkir dalam halaman pendopo Bupati Kabupaten Bireuen,kasus seperti ini terkesan aset daerah yang dibeli oleh uang rakyat berjumlah milyaran ini disia - siakan oleh para pejabat ( anggota dewan ) Kabupaten Bireuen.
Penyerahan mobil dinas anggota Dpr kepada Bupati H.Saifannur.S.Sos atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017.tentang hak keuangan dan administratif pimpinan beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.pasal 9 ayat 3 yang mengatakan bahwa selain tunjangan kesejahteraan anggota Dpr juga mendapatkan tunjangan transfortasi meskipun demikian " Kata Husaini selaku sekretaris dewan
Besarnya tunjangan yang diberikan ditentukan oleh peraturan Bupati Bireuen,sesuai juga penilaian dari tim lembanga indenpenden (KJPP)yaitu kantor jasa penilai publik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi pembengkakan anggaran daerah,karena Kabupaten Bireuen sendiri masih ada berbagai kegiatan pembangunan yang lebih diperioritaskan lagi . ( Hen )
Sebelum diserahkan ,mobil dinas anggota Dprk tersebut dibiarkan terjemur matahari dan terkena hujan.padahal harga 16 unit mobil dinas berkisar puluhan milyar rupiah.hasil pantuan wartawan beritone kamis (10/11/2017).
Letak Mobil dinas itu kini diparkir dalam halaman pendopo Bupati Kabupaten Bireuen,kasus seperti ini terkesan aset daerah yang dibeli oleh uang rakyat berjumlah milyaran ini disia - siakan oleh para pejabat ( anggota dewan ) Kabupaten Bireuen.
Penyerahan mobil dinas anggota Dpr kepada Bupati H.Saifannur.S.Sos atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017.tentang hak keuangan dan administratif pimpinan beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.pasal 9 ayat 3 yang mengatakan bahwa selain tunjangan kesejahteraan anggota Dpr juga mendapatkan tunjangan transfortasi meskipun demikian " Kata Husaini selaku sekretaris dewan
Besarnya tunjangan yang diberikan ditentukan oleh peraturan Bupati Bireuen,sesuai juga penilaian dari tim lembanga indenpenden (KJPP)yaitu kantor jasa penilai publik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi pembengkakan anggaran daerah,karena Kabupaten Bireuen sendiri masih ada berbagai kegiatan pembangunan yang lebih diperioritaskan lagi . ( Hen )
No comments