Masalah Ajakan Nobar Film G30/S/PKI, Presiden Jokowi: Akan Lebih Baik Kalau Ada Versi Paling Baru.
Jakarta,BERITA-ONE.COM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Presiden menekankan, bahwa nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting.
Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka, biar mengerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.
“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin 18 September 2017.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Minggu (17/9) malam. Presiden meminta agar hal-hal seperti itu serahkan ke aparat.
“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” tegas Presiden Jokowi.
TAP MPRS
Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat. “Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” tegasnya.
Humas Seskab menbahkan, Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum,” pungkas Presiden. (SUR ).
Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka, biar mengerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.
“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin 18 September 2017.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Minggu (17/9) malam. Presiden meminta agar hal-hal seperti itu serahkan ke aparat.
“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” tegas Presiden Jokowi.
TAP MPRS
Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat. “Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” tegasnya.
Humas Seskab menbahkan, Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum,” pungkas Presiden. (SUR ).
No comments