Kunal Diadili, Padahal Sudah Me-Recovery Kerugian BOII.

Jakarta,BERITA-ONE.COM. Lantaran dituduh merugikan Bank  Of India Indonesia (BOII) sebesar Rp 12 milyar lebih akibat kliring yang belum terbayar,   sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan disidang dipengadilan, ternyata Kunal Gobindram Nathani telah melakukan recovery kerugian BOII tersebut.

Cara yang dilakukan Kunal dengan jalan menyetor hasil penjualan aset di Menteng Jakarta Pusat berupa  rumah, dan melalui penjualan  cassie atas tagihan Piutang BOII yang tercatat atas nama CV Sumber Mas ke PT. K3, demikian dikatakan Salamat Tambunan selaku kuasa hukum Kunal, di kantornya kepada sejumlah wartawan.

Dengan penjualan hak Piutang BOII melalui Cassie tersebut, maka pihak BOII telah setuju untuk melepaskan aset-aset Kunal sebagai penyelesaian  atas segala kewajiban Kunal kepada BOII.

Semestinya dengan pihak BOII menerima pembayaran Cassie dari PT. K3 diatas, sejatinya sudah tidak ada lagi kerugian BOII, karena telah di Recovery kerugian BOII tersebut. Sehingga,  tidak ada lagi pihak BOII menuntut pidana kepada Kunal, tambah Salamat Tambunan SH tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa  Abun mendakwa   Kunal  melanggar pasal 378, Pasal 372, Pasal 374, KUHP dan Pasal 3 UU TPPU, karena telah merugikan Bank BOII dengan transaksi kliring yang tidak dibayar atau yang belum disetor sebesar  Rp 12 milyar lebih, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Padahal jika dicermati, ternyata pihak BOII tidak pernah melaporkan terjadinya tindak pidana penipuan sesuai  Pasal 378 KUHP, karena tidak jelas siapa yang menipu dan siapa pula yang ditipu.

Bahkan, pada saat penyidikan Fismodev-Krimsus, melayangkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi DKI pun tidak tercantum pasal 378 KUHP yang dilaporkan ke Kejati DKI. Hal itu dapat dibuktikan pada saat berkas Perkara Kunal diserahkan untuk proses P-21, jelas jelas tidak ada proses penyidikan untuk pelanggaran Pasal 378 KUHP. Sehingga Penyidik Krimsus memang  tidak ada melakukan proses  BAP terhadap saksi-saksi untuk dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP . Juga termasuk dalam Sprint-Dik untuk pelanggaran Pasal 378 KUHP.

Ironisnya, JPU menuntut terdakwa Kunal selama 10 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 3 milyar  di Pengadilan Jakarta Selatan Kamis lalu. Menurut JPU, karena terdakwa Kunal dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke (1e) jo pasal 64 dan pasal 3 UU NO.8 tahun 2010 Tentang TPPU.

Jadi seolah-olah, memposisikan Jaksa sebagai Pemegang Saham BOII yang punya kepentingan untuk Me-Recovery kerugian BOII, namun faktanya BOII sudah terima pembayaran dana   piutang dari  Kunal. Hal ini dapat dibuktikan dari Akta Perdamaian (Dading) No. 2  dan Perjanjian  Pengalihan Hak Atas Piutang (Cassie) NO. 65. Lalu  timbul pertanyaan, " Apa Jaksa punya kepentingan lain,  Wallahualam?

Terlepas dari itu, JPU menyusun Requisitornya sangat tidak fair dan  tendensius, hal itu terlihat dalam uraian yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu keterangan ahli DR. Agus Surono SH.MH disebutkan " Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan ". Padahal ahli tersebut tidak pernah diperiksa di persidangan,  melainkan keterangannya saja yang  dibacakan Jaksa, yang sontak di interupsi Penasehat Hukum  sebagai point keberatan.

Menyimak dari sejumlah keganjilan dalam persidangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan ," apakah ada kepentingan tertentu yang dilakukan oleh JPU? Hanya dia yang tahu. Dan semoga, hakim akan memberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa Kunal, harap Salamat Tambunan SH. (SUR).