Cegah Perpecahan NKRI Dengan Jaga Ideologi Bangsa.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memintah agar seluruh perangkat desa bisa melakukan detekasi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman keamanan. Khususnya dari orang atau kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
“Deteksi dini ancaman keamanan harus ada. Deteksi dini era reformasi mulai hilang,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutanya pada Rapimnas Persatuan Perangkat Desa (PPDI)di Tulungagung Jawa Timur pada Sabtu (13/5/2017) lalu.
Dalam Rapimnas bertema ‘Dengan Semangat Rapimnas PPDI, Kita Wujudkan NKRI Harga Mati’ tersebut, Mendagri mengatakan bahwa menjaga NKRI bukan hanya menjadi tugas aparat TNI dan Polri saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat bersama. Karenanya ia meminta agar seluruh elemen berani menentukan sikap.
“Saya titip jaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Tak bisa diserahkan ke TNI dan Polri saja, tapi seluruhnya kita begini. Tentukan sikap berani kepada siapa saja yang ingin mengubah NKRI, itu lawan kita,” tegas Mendagri.
Sementara terkait perbedaan beragama, Mendagri mengimbau umat agar menegakan agamanya. Namun demikian, jika berhubungan dengan negara maka semua harus tuduk kepada dasar negara yakni Pancasila dan UUD 45.
“Yang Islam tegakkan Al-Quran, hadis. Begitu juga dengan Kristen, punya Alkitab. Tapi bicara bangsa, semua tunduk pada dasar negara Pancasila, tak ada embel-embel lagi, itu prinsip,” ujarnya.
Karenanya, terkait dengan hal ini, Mendagri menambahkan bahwa peran perangkat desa sangat penting dalam menanamkan nasionalisme ke tengah warganya karena merekalah yang selalu bertem dengan masyarakat.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa komitmen PPDI adalah menjadi ujung tombak Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan semua komponen bangsa lainnya.
Humas Kemendagri mengatakan, dalam Rapimnas yang dihadiri Mendagri dan Gubernur Jawa Timur itu, turut hadir pula Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta Ketua Umum PPDI Mujito. (SUR).
“Deteksi dini ancaman keamanan harus ada. Deteksi dini era reformasi mulai hilang,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutanya pada Rapimnas Persatuan Perangkat Desa (PPDI)di Tulungagung Jawa Timur pada Sabtu (13/5/2017) lalu.
Dalam Rapimnas bertema ‘Dengan Semangat Rapimnas PPDI, Kita Wujudkan NKRI Harga Mati’ tersebut, Mendagri mengatakan bahwa menjaga NKRI bukan hanya menjadi tugas aparat TNI dan Polri saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat bersama. Karenanya ia meminta agar seluruh elemen berani menentukan sikap.
“Saya titip jaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Tak bisa diserahkan ke TNI dan Polri saja, tapi seluruhnya kita begini. Tentukan sikap berani kepada siapa saja yang ingin mengubah NKRI, itu lawan kita,” tegas Mendagri.
Sementara terkait perbedaan beragama, Mendagri mengimbau umat agar menegakan agamanya. Namun demikian, jika berhubungan dengan negara maka semua harus tuduk kepada dasar negara yakni Pancasila dan UUD 45.
“Yang Islam tegakkan Al-Quran, hadis. Begitu juga dengan Kristen, punya Alkitab. Tapi bicara bangsa, semua tunduk pada dasar negara Pancasila, tak ada embel-embel lagi, itu prinsip,” ujarnya.
Karenanya, terkait dengan hal ini, Mendagri menambahkan bahwa peran perangkat desa sangat penting dalam menanamkan nasionalisme ke tengah warganya karena merekalah yang selalu bertem dengan masyarakat.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa komitmen PPDI adalah menjadi ujung tombak Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan semua komponen bangsa lainnya.
Humas Kemendagri mengatakan, dalam Rapimnas yang dihadiri Mendagri dan Gubernur Jawa Timur itu, turut hadir pula Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta Ketua Umum PPDI Mujito. (SUR).
No comments