Gugatan Hotel MaxOne Sabang Jakarta Pusat, Ditolak Hakim
JAKARTA,BERITA-ONE.COM-Kasus gugatan Hotel MaxOne Sabang ,Jakarta Pusat, yang ditangani majelis hakim Hastopo SH berahir sudah. Dalam perkara yang beregester NO.460 tersebut, hakim dalam amar putusannya pada intinya mengatakan, menolak gugatan penggugat seluruhnya , dan menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara, Selasa 25 April 2017.
Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengatakan, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatanya. Sedangakan tergugat I dan tergugat II telah dapat membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan penggugat.
Masih dalam pertimbangam hakim, tindakan tergugat I yang menjaminkan hotel MaxOne Sabang, Jakarta Pusat kepada tergugat II, bukanlah perbuatan melawan hukum (PMH) karena sudah sesuai RUPS.
Dan peralihan aset PT. Batavia Lend berupa hotel ManxOne Sabang Jakarta Pusat, sudah sesuai prosedur karena bukan perbuatan yang berdiri sesndiri, melainkan perbuatan yang berkelanjutan serta
merupakan konsekwensi logis dari hutang yang tidak terbayar. Oleh karenanya baik tergugat I ataupun tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
Seperti diberitakan sejumlah media massa sebelumnya, Hotel MaxOne Sabang Jakarta Pusat menjadi sengketa antar direksi, yaitu Devi Taurisa menggugat rekan bisnisnya Budi Santoso (Dirut PT Batavia Land), karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut keterangan, tergugat mengagunkan Hotel MaxOne kepada Bank ONB tanpa seijin Penggugat Devi.
Karenanya Devi Taurisa menggugat Budi Santoso melalui kuasa hukumnya Ahmad Riyadh UB SH, MSi, dari kantor Advokat & Legal Consnultants Ahmad Riyadh UB, SH, MSi & Partners, Surabaya, di Pengadila Negeri Jakarta Pusat.
Penggugat Devi Taurisa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Batavia Land (PT BL) mempunyai asset pribadi seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.436/desa/kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 436 M2 atas nama PT BL beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl Agus Salim No.24 Sabang, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan tempat ini dikenal dengan nama Hotel MaxOne Sabang.
Tanpa sepengetahuan Penggugat Devi Taurisa atau direksi lainnya, serta tanpa adanya RUPS PT BL, sekitar tahun 2005 Tergugat I (Budi Santoso) menjaminkan Hotel MaxOne Sabang sebagai anggunan hutangnya di Bank ONB.
Tindakan Tergugat I, Budi Santoso menjaminkan Hotel. MaxOne terhadap Tergugat II, Bank ONB tanpa sepengetahuan Penggugat, bertentangan dengan ketentuan hukum 102 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Pada Undang-undang di atas disebut bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
" Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga tergugat ll, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Hal tersebut dikarenakan,Tergugat ll Bank ONB yang mengetahui bahwa tanpa persetujuan RUPS tidak diperkenankan menjaminkan aset Penggugat. " Namun bank tersebut bukannya menolak, malah memberikan persetujuan serta menerima Hotel MaxOne Sabang sebagai jaminan hutang yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut", kata Ahmad Riyadh dalam posita gugatannya.
Akibat perbuatan Tergugat I yang menyerahkan secara sukarela Hotel MaxOne kepada Tergugat II maka sejak 12 Mei 2016 ditetapkan, Bank ONB Indonesia sebagai pemilik baru terhadap tanah dan bangunan Hotel MaxOne Sabang tersebut yang luas seluruh bangunannya 2983 M2 itu.
Pengacara Ahmad Riyadh mengatakan , karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pengikatan Hotel MaxOne Sabang sebagai jaminan hutang kredit dan pengalihan/penyerahan secara suka rela Hotel MaxOne kepada Tergugat II, haruslah dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Hotel MaxOne Sabang tetap menjadi milik Penggugat.
Namun Hastopo, majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, gugatan penggugat ditolak seluruhnya, karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. (SUR).
Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengatakan, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatanya. Sedangakan tergugat I dan tergugat II telah dapat membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan penggugat.
Masih dalam pertimbangam hakim, tindakan tergugat I yang menjaminkan hotel MaxOne Sabang, Jakarta Pusat kepada tergugat II, bukanlah perbuatan melawan hukum (PMH) karena sudah sesuai RUPS.
Dan peralihan aset PT. Batavia Lend berupa hotel ManxOne Sabang Jakarta Pusat, sudah sesuai prosedur karena bukan perbuatan yang berdiri sesndiri, melainkan perbuatan yang berkelanjutan serta
merupakan konsekwensi logis dari hutang yang tidak terbayar. Oleh karenanya baik tergugat I ataupun tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
Seperti diberitakan sejumlah media massa sebelumnya, Hotel MaxOne Sabang Jakarta Pusat menjadi sengketa antar direksi, yaitu Devi Taurisa menggugat rekan bisnisnya Budi Santoso (Dirut PT Batavia Land), karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut keterangan, tergugat mengagunkan Hotel MaxOne kepada Bank ONB tanpa seijin Penggugat Devi.
Karenanya Devi Taurisa menggugat Budi Santoso melalui kuasa hukumnya Ahmad Riyadh UB SH, MSi, dari kantor Advokat & Legal Consnultants Ahmad Riyadh UB, SH, MSi & Partners, Surabaya, di Pengadila Negeri Jakarta Pusat.
Penggugat Devi Taurisa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Batavia Land (PT BL) mempunyai asset pribadi seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.436/desa/kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 436 M2 atas nama PT BL beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl Agus Salim No.24 Sabang, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan tempat ini dikenal dengan nama Hotel MaxOne Sabang.
Tanpa sepengetahuan Penggugat Devi Taurisa atau direksi lainnya, serta tanpa adanya RUPS PT BL, sekitar tahun 2005 Tergugat I (Budi Santoso) menjaminkan Hotel MaxOne Sabang sebagai anggunan hutangnya di Bank ONB.
Tindakan Tergugat I, Budi Santoso menjaminkan Hotel. MaxOne terhadap Tergugat II, Bank ONB tanpa sepengetahuan Penggugat, bertentangan dengan ketentuan hukum 102 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Pada Undang-undang di atas disebut bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
" Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga tergugat ll, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Hal tersebut dikarenakan,Tergugat ll Bank ONB yang mengetahui bahwa tanpa persetujuan RUPS tidak diperkenankan menjaminkan aset Penggugat. " Namun bank tersebut bukannya menolak, malah memberikan persetujuan serta menerima Hotel MaxOne Sabang sebagai jaminan hutang yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut", kata Ahmad Riyadh dalam posita gugatannya.
Akibat perbuatan Tergugat I yang menyerahkan secara sukarela Hotel MaxOne kepada Tergugat II maka sejak 12 Mei 2016 ditetapkan, Bank ONB Indonesia sebagai pemilik baru terhadap tanah dan bangunan Hotel MaxOne Sabang tersebut yang luas seluruh bangunannya 2983 M2 itu.
Pengacara Ahmad Riyadh mengatakan , karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pengikatan Hotel MaxOne Sabang sebagai jaminan hutang kredit dan pengalihan/penyerahan secara suka rela Hotel MaxOne kepada Tergugat II, haruslah dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Hotel MaxOne Sabang tetap menjadi milik Penggugat.
Namun Hastopo, majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, gugatan penggugat ditolak seluruhnya, karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. (SUR).
No comments