Dilarang Mobilisasi Massa Di Hari Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta.
Jakarta, ERITA-ONE.COM-Polda Metro Jaya bersama Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menerbitkan maklumat yang melarang mobilisasi massa pada tahap pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 2017.
Maklumat bersama yang dikeluarkan pada Senin, 17 April 2017 itu tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikis, ditujukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, saat dan pasca pemungutan suara Pilkada DKI 2017.
Ada pun isi dari maklumat itu yakni:
Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apa pun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakata menggunakan hal pilihnya."Karena dapat membuat situasi Kamtibnas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat terintimidasi baik secara fisik mapun psikologis, ...
Kedua, Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta kembali, dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Ketiga, Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Berikut ini Maklumat yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti. Humas PMJ menerangkan.(SUR).
Maklumat bersama yang dikeluarkan pada Senin, 17 April 2017 itu tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikis, ditujukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, saat dan pasca pemungutan suara Pilkada DKI 2017.
Ada pun isi dari maklumat itu yakni:
Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apa pun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakata menggunakan hal pilihnya."Karena dapat membuat situasi Kamtibnas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat terintimidasi baik secara fisik mapun psikologis, ...
Kedua, Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta kembali, dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Ketiga, Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Berikut ini Maklumat yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti. Humas PMJ menerangkan.(SUR).
No comments