Soal Cuti Ahok, Mendagri Tunggu Putusan Jaksa.
 |
| Mendagri Tjahjo Kumolo |
Jakarta, BERITA-ONE.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, petahana yang maju di pemilihan kepala daerah diwajibkan cuti selama masa kampanye. Mereka akan aktif lagi sebagai kepala daerah begitu cuti kampanye selesai.
Hal yang sama juga berlaku untuk Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terjerat kasus dugaan penodaan agama.
Dalam Undang-Undang mensyaratkan petahana yang maju lagi harus cuti sampai masa cuti selesai. Saya tunggu tuntutan jaksa, kalau tuntutan jaksa lima tahun, saya akan memberhentikan satu tahun," kata Tjahjo setelah kegiatan pembukaan Musrembang Jawa Tengah di Semarang, Selasa (7/2).
Pihak Kemendagri memilih untuk menunggu proses peradilan yang berlangsung untuk kasus Ahok. Pihaknya menunggu sampai Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan hukum, setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai dilakukan.
"Saya berhentikan sementara sampai putusan inkracht," kata Tjahjo.
Humas Kemendagri mengatakan, pemberhentian sementara nantinya juga akan bergantung seberapa tuntutan yang akan menimpa Ahok. Tjahjo menyebutkan bahwa amar tuntutan di bawah lima tahun, maka Ahok akan tetap menjabat sebagai gubernur.
Seperti tersiar dalam pemberitaan, Ahok dijerat dengan pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a KUHP. Pasal itu berisi ancaman hukuman paling tinggi selama lima tahun (SUR).
Hal yang sama juga berlaku untuk Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terjerat kasus dugaan penodaan agama.
Dalam Undang-Undang mensyaratkan petahana yang maju lagi harus cuti sampai masa cuti selesai. Saya tunggu tuntutan jaksa, kalau tuntutan jaksa lima tahun, saya akan memberhentikan satu tahun," kata Tjahjo setelah kegiatan pembukaan Musrembang Jawa Tengah di Semarang, Selasa (7/2).
Pihak Kemendagri memilih untuk menunggu proses peradilan yang berlangsung untuk kasus Ahok. Pihaknya menunggu sampai Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan hukum, setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai dilakukan.
"Saya berhentikan sementara sampai putusan inkracht," kata Tjahjo.
Humas Kemendagri mengatakan, pemberhentian sementara nantinya juga akan bergantung seberapa tuntutan yang akan menimpa Ahok. Tjahjo menyebutkan bahwa amar tuntutan di bawah lima tahun, maka Ahok akan tetap menjabat sebagai gubernur.
Seperti tersiar dalam pemberitaan, Ahok dijerat dengan pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a KUHP. Pasal itu berisi ancaman hukuman paling tinggi selama lima tahun (SUR).
No comments