Presiden Jokowi Tegaskan Akan Terus Berantas Pungli Dipelayanan Masyarakat.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Pemerintah
semakin menguatkan komitmennya dalam memberantas pungutan liar di semua bentuk
pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memperingatkan
jajarannya untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam
acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota
Barat, Kota Surakarta, pada Minggu, 16 Oktober 2016.
"Sekarang yang namanya pungli hati-hati,
tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP,
yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan
awasi," tegas Presiden.
Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh adanya
pungutan liar tersebut tidak lebih besar dibanding dengan kasus-kasus lainnya,
Presiden memastikan bahwa dirinya akan tetap memberantasnya. Sebab menurutnya,
pungutan liar sekecil apapun itu merupakan budaya kerja yang tidak sehat dan
berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang jauh lebih besar. Demikian
sebagaimana dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi,
Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan
hanya 500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus.
Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan. Kita harus
membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga
mengingatkan kepada jajarannya agar di kemudian hari acara penyerahan
sertifikat serupa ini jangan hanya bersifat seremonial belaka, tetapi harus
benar-benar langsung diserahkan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta
masyarakat yang hadir untuk menunjukkan sertifikat yang telah diterimanya.
"Saya ingin memastikan semuanya masyarakat
pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya
diangkat. Benar-benar pegang tidak?" tanya Presiden kepada hadirin.
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada
masyarakat Surakarta tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang telah memberikan sertifikat tanah kepada 3.515 warga yang tinggal di 15
kabupaten yang ada di Kota Surakarta. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan
60 juta penerbitan sertifikat di seluruh Indonesia, dengan target lima juta
sertifikat pada tahun 2017.
"Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang
harus diselesaikan Kementerian BPN. Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja
pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh
Indonesia," ujar Presiden.
Mengakhiri pengarahannya, Presiden Joko Widodo
berpesan kepada warga yang pada hari itu diberikan sertifikat tanah agar dapat
memanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat
produktif.
"Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi
plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul
sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif,"
tutupnya.
Humas Setneg menyebutkan, turut hadir
mendampingi Presiden Joko Widodo di antaranya Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. (SUR)
Teks foto: Presiden Jokowi.
No comments