Jaksa Agung : Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun
Jakarta-BERITA-ONE.COM-Jaksa Agung Prasetyo
mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia
menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau
penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan meminta sesuatu
yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan
karena kalau tidak diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya.
“Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang
diminta pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung
menjadi korban,” kata Prasetyo kepada wartawan usai rapat koordinasi Presiden
dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, belum lama
ini.
Lain halnya dengan suap, menurut Jaksa Agung,
kalau suap dua pihak saling bekerja sama dan berkonspirasi, ada yang memberi
dan ada yang menerima untuk tujuan tertentu. Karenanya, Jaksa Agung menegaskan,
pungli hanya yang menerima dan meminta uang serta memeras, dan hal ini
cenderung terjadi di mana-mana. “Ini yang harus diberantas,” ujarnya.
Mengenai konstruksi hukumnya, menurut Jaksa Agung
Prasetyo, pungli ini terkait dengan Undang-Undang (UU) Korupsi pasal 12E, di
mana ancamannya bisa 4 tahun minimal. “Tentunya tidak bisa kita generalisir,
harus kita lihat case by case seperti apa,” jelas Prasetyo.
Tapi intinya, lanjut Jaksa Agung, bagaimana pun
pungli ini harus diberantas karena praktik pemerasan seperti ini orang
mengatakan sudah membudaya, masif, dan menahun yang akhirnya tentunya
banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
Pertama, sebut Jaksa Agung, akan menimbulkan
ekonomi biaya tinggi. Kedua, bisa saja lalu lintas barang menjadi terganggu,
penyelesaian perkara bertele-tele, putusan bisa dimainkan, dan sebagainya. “
Ini semua harus diteliti satu per satu,” tegasnya.
Menurut Jaksa Agung, dasar hukum Operasi
Pemberantasan Pungli nanti adalah Keppres (Keputusan Presiden), dan tentunya
pemerintah sekarang bertekad untuk pungli ini diberantas.
Ia juga mengemukakan, dalam rapat koordinasi
tadi, Gubernur Sumsel juga mengusulkan agar Operasi Pemberantasan Pungli itu
harus berkelanjutan, tidak boleh hanya sporadis, sebentar berhenti sebentar
jalan lagi, harus berkelanjutan karena sudah begitu masifnya.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang Satgas Sapu
Bersih (Saber) Pungli, Prasetyo mengungkapkan satgas ini akan dipimpin oleh
Menko Polhukam. “Anggotanya tentunya pihak terkait, ada Polri, Kejaksaan,
dan nantinya itu Gubernur juga akan dilibatkan pada saatnya,” jelas Prasetyo.
Jaksa Agung memastikan, anggota satgas ini
tentunya dipilih orang-orang yang punya integritas, karena kalau mau menyapu
bersih sapunya harus bersih. Adapun masa tugas tim adalah berkelanjutan sampai
punglinya habis.
Mengenai posisi Kejaksaan sendiri, Jaksa Agung
mengatakan, nanti akan diatur. Tapi ia menjelaskan, kalau kasusnya sampai ke
persidangan, kejaksaan akan bertindak sebagai penuntut. “Sebagai penyidik ini
kalau tindak pidana umum itu Polisi, tapi kalau dikaitkan dengan tindak pidana
korupsi ya Jaksa bisa masuk situ, bisa,” pungkas Prasetyo.Demikuan humas
Seskab. (SUR).
No comments