Presiden Jokowi : 60 Persen Birokrasi Sibuk Urus SPJ.
![]() |
Presiden Jokowi. |
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Presiden
Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang
Perekonomian untuk membuat sistem pelaporan yang simpel, tidak bertele-tele.
Sebab, yang terjadi selama ini, menurut Presiden, mungkin 60-70 persen
birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya ngurus SPJ.
“Saya enggak tahu SPJ itu juga apa, saya enggak
ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggungjawaban. Isinya apa?
Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kwitansi,
dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto, ‘gitu,” kata Presiden Jokowi saat
memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20/9/2016
Menurut Presiden, harus dipikirkan bagaimana menyiapkan
sebuah laporan yang simpel, tetapi orientasinya adalah hasil. Gampang dicek,
dikontrol, diawasi, dan diperiksa, bukan laporan yang tebel-tebel. “Mohon maaf,
energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ,” ujarnya.
Presiden memberikan contoh, sekarang banyak guru
dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar
karena ngurus SPJ. Di sekolah-sekolah, di ruangan guru, lanjut Presiden,
kwitansi-kwitansi, SPJ itu pasti.
Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), menurut Presiden, itu harusnya konsentrasi 80 persen
itu mengontrol jalan, mengontrol irigasi-irigasi yang rusak, mengecek jalan
yang berlubang seperti apa. Tapi sekarang, lanjut Presiden, karena orang takut
semua yang namanya SPJ.
“Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat
setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), tiap pagi lihat berjalan di
pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani.
Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya
duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta supaya menjadi
pemikiran bersama, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Menteri
Keuangan, pemerintah terjebak pada rutinitas yang dianggap itu benar. Ia
mengingatkan, orientasi pemerintah harus orientasi hasil. Jangan sampai
kehilangan energi, semuanya mengarah kepada SPJ, SPJ, SPJ. Apalagi saat ini
pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan
pemerintah berbasis aktual. “Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,”
ujarnya.
Diakui Presiden, bahwa setiap perubahan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan itu memang bukan hal yang mudah. Bukan hal
yang mudah. Perubahan ini, lanjut Presiden, semuanya memerlukan pembelajaran
agar betul-betul bisa mengejar sesuai yang diinginkan oleh sistem akuntansi dan
pelaporan pemerintah.
Bukan Semata Teknis Akuntansi
Pada awal sambutannya Presiden Jokowi menegaskan,
bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi.
Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita
sebagai penyelenggara negara. Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara adalah pertanggunganjawaban moral dan pertanggunganjawaban
konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.
“Esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah
uang rakyat harus dipastikan, sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat,
dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” tutur Presiden.
APBN dan APBD yang besaran nilainya semakin tahun
semakin besar, lanjut Presiden, harus lebih difokuskan pada belanja-belanja
yang produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan
infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen
pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi
pada hasil.
“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya
adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret
dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas
Presiden.
Humas Seskab menyebutkan, tampak hadir dalam
acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang PMK
Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Menteri
PANRB Asman Abnur. (SUR).
No comments