Hasbi Asadiki : Semua Aspirasi Akan Diperjuangkan Dengan Skala Prioritas.
Add caption:DPRD Provinsi Sumsel saat mengunjungi Kantor Camat Barat I |
LUBUKLINGGAU,BERITA-ONE.COM - Reses pertama untuk tahun anggaran
2017 yang dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kota Lubuklinggau, digelar
di auditorium Kantor Camat Lubuklinggau Barat I dengan agenda mendengarkan
usulan dan keluhan masyarakat, baik itu terkait sarana dan prasarana umum,
termasuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau,
Selasa (26/4).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Hasbi Asadiki didepan sejumlah warga yang hadir menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh warga, maupun pihak Pemerintah, diupayakan pihaknya dapat menjadi bahan kerja bagi mereka, untuk menyusun anggaran mendatang, kendati memang bakal diterapkan skala prioritas dalam merealisasikan hal tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Hasbi Asadiki didepan sejumlah warga yang hadir menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh warga, maupun pihak Pemerintah, diupayakan pihaknya dapat menjadi bahan kerja bagi mereka, untuk menyusun anggaran mendatang, kendati memang bakal diterapkan skala prioritas dalam merealisasikan hal tersebut.
"Semua aspirasi, baik itu
terkait infrastruktur, pendidikan dan lainnya sudah kita terima, namun tentunya
ada hal-hal yang akan diutamakan dan ada juga usulan yang mungkin dalam waktu
dekat belum akan direalisasikan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2016
ini, DPRD Provinsi Sumsel telah membantu Pemkot Lubuklinggau dalam menyetujui
sejumlah bantuan yang jika ditotal telah berkisar Rp. 30 Milyar lebih. Hal ini
pun, sebelumnya didasari oleh usulan dan aspirasi masyarakat terkait
pembangunan daerah yang didapatkan ketika melakukan reses.
"Jadi reses ini penting,
sebab dengan begitu, kita memiliki dasar saat melakukan pembahasan anggaran di
DPRD Provinsi Sumsel. Semua yang telah disampaikan, dipastikan akan secepatnya
dipelajari dan ditindaklanjuti," jelasnya.
Diakuinya, saat ini pihaknya juga
berupaya menyampaikan kepada masyarakat, terkait berbagai efesiensi anggaran
yang dilakukan Pemerintah Pusat, sehingga juga berimbas terhadap kondisi
keuangan di daerah.
"Semua daerah mengalami
efesiensi anggaran, jadi ketika ada pembangunan yang tertunda, kita harapkan
kepala daerah tidak terlalu disalahkan, sebab bukan daerah kita saja yang
mengalami hal ini," kata dia.
Diakuinya, skala prioritas yang
dimaksud pihaknya, yakni mendahulukan sejumlah usulan yang dinilai penting dan
mendesak, terutama yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
"Salah satu contoh yang sudah terealisasi, yakni Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara yang menghabiskan dana sekitar Rp. 11 Milyar. Itu kita dahulukan, karena dinilai penting dan mendesak, termasuk merupakan kebutuhan masyarakat banyak," ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, terlihat warga mayoritas menyampaikan keluhan terkait kerusakan infrastruktur jalan, termasuk beberapa gedung pelayanan masyarakat yang dinilai sudah tidak layak dan mesti secepatnya mendapatkan perehaban, seperti Kantor Lurah, Gedung Sekolah serta beberapa sarana lain.
"Salah satu contoh yang sudah terealisasi, yakni Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara yang menghabiskan dana sekitar Rp. 11 Milyar. Itu kita dahulukan, karena dinilai penting dan mendesak, termasuk merupakan kebutuhan masyarakat banyak," ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, terlihat warga mayoritas menyampaikan keluhan terkait kerusakan infrastruktur jalan, termasuk beberapa gedung pelayanan masyarakat yang dinilai sudah tidak layak dan mesti secepatnya mendapatkan perehaban, seperti Kantor Lurah, Gedung Sekolah serta beberapa sarana lain.
Terpisah, Camat Lubuklinggau
Barat I, Walyusman mengaku, pihaknya menyambut baik kegiatan reses yang
dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut, dirinya pun berharap beberapa usulan
yang disampaikan warga, termasuk jajarannya di kelurahan bisa diterima dan
ditindaklanjuti.
"Kalau dari pihak kecamatan
sendiri, memang selama ini telah menerima sejumlah laporan dari warga dan juga
telah kita sampaikan secara tertulis kepada anggota DPRD yang hadir. Kami juga
berharap, seandainya memang ada pos anggaran Provinsi yang bisa ditindaklanjuti
ke daerah, guna diperuntukkan untuk perbaikan fasilitas, tentu sangat kami
harapkan, sebab saat ini kondisi keuangan di Pemkot Lubuklinggau memang sedang
kurang baik," ungkapnya.(JN)
No comments